Akses Beasiswa Dinilai Belum Merata, PMII Audiensi ke DPRD Bojonegoro

KETIK, BOJONEGORO – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro menggelar audiensi di ruang pertemuan lantai 3 Gedung DPRD Bojonegoro, Kamis, 22 Januari 2026.

Audiensi tersebut diterima oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, Wakil Ketua DPRD Mitro’atin, Ketua Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto, serta Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, M. Anwar Mukhtadlo.

Dalam audiensi itu, PMII Bojonegoro menyoroti ketimpangan dunia pendidikan di Kabupaten Bojonegoro yang dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Selain itu, PMII juga mengingatkan Pemerintah Daerah tentang pentingnya perhatian terhadap pendidikan putra daerah, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi.

Ketua PC PMII Bojonegoro, Moh Bahrul Hikam, menyampaikan bahwa meskipun angka pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro tahun 2025 tergolong tinggi di Jawa Timur, kondisi tersebut tidak sejalan dengan angka partisipasi kasar perguruan tinggi di daerah tersebut.

“Angka IPM Bojonegoro memang tinggi, tetapi hal itu berbanding terbalik dengan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Ini menjadi catatan serius bagi kita semua,” ujarnya.

Ketua DPRD Bojonegoro H.Abdulloh Umar S.Pd saat menanggapi audiensi. (Foto: Sukiman/Ketik.com)

Selain itu, Hikam juga menyoroti rendahnya tingkat penyerapan beasiswa perguruan tinggi di Bojonegoro. Padahal, menurutnya, anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk program beasiswa tergolong besar.

“Nah, dari sinilah muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah kurangnya sosialisasi atau lemahnya kontroling. Inilah yang ingin kami kawal,” katanya seusai audiensi.

PMII juga menekankan pentingnya adanya feedback dari penerima beasiswa kepada daerah. Hikam menegaskan agar program beasiswa tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Kami memberikan rekomendasi, termasuk peningkatan angka partisipasi kasar perguruan tinggi,” tambahnya.

Ia menambahkan, pihaknya mendesak Dinas Pendidikan Bojonegoro agar membentuk tim seleksi penerima beasiswa yang berlandaskan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan PMII pada prinsipnya sejalan dengan harapan DPRD, yakni memberikan kemudahan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Bojonegoro.

“Keinginan sahabat-sahabat PMII pada dasarnya agar seluruh masyarakat Bojonegoro mendapatkan kemudahan dalam mengakses beasiswa,” ujar Umar kepada wartawan seusai audiensi.

Ia juga menegaskan bahwa penerima manfaat beasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi bagi daerah setelah menyelesaikan pendidikan.

“Tentu, penerima beasiswa harus memiliki tanggung jawab moral untuk kembali berkontribusi bagi Kabupaten Bojonegoro,” tegasnya.

Selain itu, Abdulloh Umar berharap masyarakat yang mengikuti program beasiswa pendidikan tinggi, termasuk program satu desa sepuluh sarjana, dapat terus diberikan kemudahan dalam proses dan aksesnya.

Audiensi antara PMII Bojonegoro dan DPRD Bojonegoro tersebut berjalan lancar dan kondusif. (*)