KETIK, MALANG – Pelaksanaan pasar murah di tiga kecamatan di Kota Malang ditunda akibat kericuhan yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru dan Kedungkandang. Sebagai solusi, akan diterapkan skema baru berupa pemberlakuan kupon.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliado, menjelaskan, skema yang diterapkan pada dua pasar murah ini dinilai kurang tepat. Skema baru yang akan diterapkan nanti tidak sampai mengundang banyak orang untuk berkerumun di lokasi pasar murah.
"Hari ini kami tunda sebentar pelaksanaannya. Nanti akan kami adakan lagi sesuai skema baru yang kami atur. Kami buat dengan skema yang lebih nyaman, tepat sasaran, dan juga tidak menimbulkan kegaduhan," ujarnya, Rabu, 11 Maret 2026.
Pasalnya, pada pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Kedungkandang sempat diwarnai kekecewaan. Banyak masyarakat yang berdesakan dan menunggu lama namun pulang dengan tangan kosong.
"Kami minta maaf sebelumnya karena telah mengadakan pasar murah, ternyata dengan sistem skema itu menjadi kurang nyaman. Pemerintah Kota Malang melalui Diskopindag memohon maaf apabila pelaksanaan pasar murah di 2 kecamatan kemarin sempat menimbulkan kegaduhan," lanjut Eko.
Eko mengakui bahwa jumlah paket sembako murah yang disediakan di setiap kecamatan sangat terbatas yakni 1.300 paket. Kejadian yang ada di dua kecamatan tersebut akan menjadi evaluasi bagi Pemkot Malang.
"Kemudian saran masukan yang sudah disampaikan baik lewat WA, lewat medsos, dan lain sebagainya, terima kasih saran dan masukannya. Itu akan menjadi evaluasi dan koreksi kami untuk memperbaiki pelaksanaan pasar murah selanjutnya," katanya.
Skema pemberian kupon untuk pasar murah telah dibicarakan dengan Camat dan Lurah setempat. Diharapkan dengan pemberlakuan kupon, sembako dalam pasar murah dapat lebih tepat sasaran.
"Hari ini sudah kami komunikasikan agar nanti pelaksanaan pasar murahnya akan lebih tertata dengan rapi. Kami juga mohon kesabaran dari masyarakat, pasti nanti akan kami buka pasar murah yang lebih terkoordinasi dengan wilayah masing-masing," ucap Eko.
Eko menegaskan bahwa untuk sementara ini kuota sembako yang dijual tidak ada penambahan, pelaksanaannya pun tetap dihimpun di setiap kecamatan. Namun ia tidak menutup kemungkinan penambahan kuota sembako murah layaknya saran dari DPRD Kota Malang hingga 5.000 paket.
"Saya sebagai OPD pelaksana, kalau memang dianggarkan seperti itu, saya kira itu lebih bagus. Lebih baik. Karena agar bisa menyentuh ke masyarakat luas," tutupnya. (*)
