Akhirnya Tak Lagi Sewa Gudang, Gedung Baru BPBD Jatim Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Logistik

KETIK, SURABAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memiliki gedung baru yang diproyeksikan sebagai pusat pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah meresmikan gedung bernama “Gerha Majapahit” tersebut pada Kamis, 9 April 2026 yang bersamaan dengan peresmian gedung olahraga.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto menyampaikan bahwa pembangunan kedua gedung ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola logistik, operasional serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kebencanaan.

“Dengan fasilitas yang lebih memadai, kesiapsiagaan serta kecepatan respons dalam situasi darurat diharapkan semakin meningkat,” ujarnya.

Gedung empat lantai tersebut menjadi tempat representatif dalam mendukung penyimpanan, pemeliharaan hingga distribusi berbaga kebutuhan dasar bantuan dan peralatan kebencanaan.

Selama ini, kata dia, BPBD menyewa gudang di seberang kantor sehingga adanya gedung baru sangat membantu dalam proses pendistribusian yang lebih cepat.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Gubernur, karena gedung ini hadiah untuk BPBD yang pada 27 April mendatang tepat berusia 17 tahun,” ucapnya.

Sedangkan, Gedung Olahraga BPBD Jatim bakal dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembinaan fisik dan pelatihan personel sehingga mampu meningkatkan ketangguhan serta kesiapan aparatur dalam menghadapi berbagai kondisi darurat di lapangan.

Sementara itu, pembangunan kedua gedung tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, dimulai sejak Juni hingga Desember selama 180 hari kalender.

Proyek ini didanai melalui APBD Provinsi Jawa Timur 2025 dan dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang nilai kontraknya sebesar Rp29.648.000.000.

Dalam proses pelaksanaannya, pembangunan juga mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. (*)