Akademisi ITS Curhat ke Menpan RB Tentang Sulitnya Jadi Profesor Desain

KETIK, SURABAYA – Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Ellya Zulaikha ST MSn PhD curhat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengenai susahnya para dosen di bidang desain atau seni untuk menjadi guru besar.

Meskipun para dosen di bidang desain ini telah menciptakan banyak karya yang berkualitas hingga mendapatkan pengakuan internasional dan diaplikasikan dalam proyek-proyek skala global. Namun, saat proses kenaikan pangkat menjadi guru besar selalu mengalami kendala.

“Para dosen dengan karya yang gemilang tersebut kerap terkendala oleh sejumlah persyaratan yang dianggap terlalu rumit dan tidak relevan dengan bidang keahlian mereka,” ungkap dosen Departemen Desain Produk Industri ITS ini.

Menanggapi hal tersebut, Menpan RB Azwar Anas menegaskan akan berupaya menyederhanakan birokrasi untuk mempermudah dosen desain guna meraih gelar profesor.

Rencananya, akan disiapkan standar penilaian yang lebih sederhana dan relevan serta dukungan administratif yang memadai untuk membantu dosen dalam mengurus administrasi kenaikan pangkat.

“Kami akan buat regulasi yang lebih mudah agar mempermudah para dosen desain mendapatkan gelar guru besar,” ucap Azwar Anas dalam keterangannya, Rabu 4 September 2024.

Anas juga menjelaskan, saat ini Kementerian PAN-RB telah memangkas tahap penggunaan aplikasi-aplikasi publik milik pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari upaya sentralisasi dan efisiensi, pemerintah pusat mendorong integrasi sistem sehingga pelayanan publik di Indonesia dapat lebih terstandarisasi.

Terkait hal tersebut, ITS diharapkan agar mampu menjadi pionir dalam mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang sudah ada.

Dengan langkah ini diharapkan pula akan memperbaiki pelayanan publik menjadi lebih efisien dan mudah diakses masyarakat.

“Dengan mengoptimalkan aplikasi yang ada akan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan publik ini,” pungkas Anas.(*)