Abaikan Desakan Ulama dan Rakyat Aceh, Presiden Prabowo Bersikeras Tolak Bantuan Asing

KETIK, SURABAYA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan asing. Pemerintah pusat juga tidak akan menetapkan status bencana nasional dalam bencana yang telah merenggut lebih dari seribu nyawa tersebut.

Hal itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto seusai sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Senin, 15 Desember 2025.

“Saya ditelepoin banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih atas perhatian anda. Kami mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com.

Sikap Presiden Prabowo ini bertentangan dengan fakta di lapangan di mana warga terdampak mengeluhkan minimnya bantuan dan bahkan mengibarkan bendera putih sebagai tanda keputusasaan. Bahkan Pemprov Aceh sudah secara resmi meminta bantuan kepada dua lembaga di bawah PBB.

Sikap Presiden Prabowo ini juga bertentangan dengan aspirasi dari para ulama di Aceh yang berkumpul dalam Muzakarah di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada Minggu, 14 Desember 2025. Para ulama tersebut mendesak adanya penetapan status bencana nasional yang memungkinkan adanya bantuan asing.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Prabowo mengklaim, kondisi di tiga provinsi terdampak masih terkendali dan proses penanganan dinilai berjalan efektif.

Pemerintah juga mengklaim telah mengerahkan lebih dari 50.000 personel TNI-Polri, serta mengoperasikan puluhan helikopter dan pesawat guna mendistribusikan bantuan dan logistik ke wilayah terdampak.

Prabowo bahkan membandingkan jumlah provinsi yang terdampak bencana, dengan total provinsi di Indonesia.

“Ada yang teriak-teriak ingin dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan kekuatan, ini tiga dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Lebih lanjut, Prabowo membantah pemerintah lambat menangani atau menolong korban bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar. Ia bahkan menuding, pihak-pihak yang mengkritik kelambanan pemerintah, sebagai pihak yang punya motif tertentu.

“Kalau dibilang negara tidak hadir, ah ya kita waspada saja dengan unsur-unsur yang punya agenda lain,” tutur Prabowo.

Presiden Prabowo juga memaparkan rencana strategis pemerintah pascabencana, termasuk pembentukan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta pembangunan 2.000 unit rumah tetap bagi korban. Ia menginstruksikan agar lahan negara maupun aset badan usaha dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan hunian bagi warga terdampak.