28 LKS Terdaftar di Dinsos Lebak, Jadi Mitra Strategis Tangani Kelompok Rentan

KETIK, LEBAK – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak, Banten, mencatat sebanyak 28 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) telah terdaftar di instansinya. Keberadaan lembaga tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan sosial, khususnya kelompok rentan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifty Cleria, mengatakan LKS merupakan salah satu pilar sekaligus mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut Lela, keberadaan LKS sangat penting karena membantu pemerintah menjangkau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti anak telantar, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas.

Kelompok masyarakat tersebut membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. Karena itu, keterlibatan lembaga sosial menjadi salah satu kekuatan dalam memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"LKS merupakan pilar dan mitra strategis Dinas Sosial dalam menjangkau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti anak telantar, lansia, dan penyandang disabilitas, yang memiliki keterbatasan jangkauan jika hanya ditangani pemerintah," ujar Lela saat dihubungi wartawan Ketik.com, Jumat 13 November 2026.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Lebak, saat ini terdapat 28 LKS yang telah terdaftar di instansinya.

"Ada 28 LKS yang terdaftar di Dinsos," katanya.

Lela menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan apresiasi terhadap kontribusi lembaga kesejahteraan sosial yang selama ini turut berpartisipasi dalam membantu penyelenggaraan pelayanan sosial.

Menurutnya, keberadaan LKS merupakan cerminan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan sosial.

"Dalam kesempatan ini, kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak memberikan apresiasi atas peran LKS sebagai wujud nyata partisipasi aktif dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa bantuan alat kontak untuk merespons berbagai kasus sosial di masyarakat. Bantuan tersebut berupa sejumlah kebutuhan dasar, di antaranya madu, susu ultra-high temperature (UHT), susu lansia, dan biskuit.

"Bantuan berupa alat kontak untuk merespons kasus, berupa permakanan, seperti madu, susu UHT, susu lansia, dan biskuit," tutur Lela.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut diberikan satu kali dalam satu tahun sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam penanganan persoalan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, Lela menjelaskan bahwa pengelolaan panti asuhan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten terdapat LKS yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah.

"Untuk panti menjadi kewenangan provinsi, di kabupaten adanya lembaga kesejahteraan sosial," jelasnya.

Dengan tercatatnya 28 LKS di Kabupaten Lebak, sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui lembaga sosial dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut menjadi penting agar pelayanan, pendampingan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan optimal. (*)