259 Ribu Warga Telah Mendaftar Perlinsos, Mensos: Tak Salah Kami Pilih Banyuwangi

KETIK, BANYUWANGI – Setelah ditetapkan sebagai daerah satu-satunya pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat, Banyuwangi telah melakukan uji coba pendaftaran bansos sejak 18 September 2025. Selama dua pekan, warga yang mendaftar bansos melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu. Capaian ini mendapat apresiasi pemerintah pusat. 

"Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Sudah lancar, lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot project. Selain karena insfrastruktur digitalisasinya sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Banyuwangi bersama lintas Kementerian dan 20 lembaga negara, Kamis, 2 Oktober 2025. 

Digitalisasi bansos merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar penyalurannya lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. 

Selain Mensos, hadir pula Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan 20 lembaga negara lainnya.

Kedatangan rombongan tersebut ke Banyuwangi untuk mematangkan program bansos digital. Mereka juga sempat menilik proses pendaftaran program tersebut di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul juga mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi, yang turut menjadikan Aparatur Sipil Negara, Kepala OPD, Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma menjadi agen Perlinsos untuk memperluas jangkauan pendaftaran masyarakat yang membutuhkan.

Hasilnya warga Banyuwangi yang telah mendaftar program bansos digital sebanyak 259 ribu orang, baik yang mendaftar secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos.

Selanjutnya pemerintah pusat akan mengolah data yang telah hasil pendaftaran. Hasil pengolahan data akan dijadikan pijakan dalam penyerahan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun depan.

Hasil dari proses uji coba di Banyuwang ini, akan dievaluasi dan direplikasi ke seluruh wilayah di Indonesia.

"Kami uji coba di sana (Desa Gombengsari), orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai," kata Gus Ipul.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. "Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital," kata Ipuk. 

Ipuk menyebut apabila program bansos digital ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan.

"Karena bansos ini akan lebih tepat sasaran dan ankutabilitasnya juga terjaga," ucapnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan Banyuwangi adalah pilihan tepat untuk piloting perlinsos digitalisasi karena komitmen tinggi dari pemimpinnya. 

"Dan karena ini bisa dipastikan Insyaallah berhasil maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami berharap Ibu Bupati berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke Kemendagri. Berbagi pengalaman dan tantangannya," kata Bima Arya.

Wamen PANRB Purwadi Arianto menambahkan, Kementrian PAN-RB berusaha mengkolaborasikan peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi transformasi digital, khususnya agar bantuan tepat sasaran.

Dengan program ini, para penerima bansos dapat dipertanggungjawabkan dengan metode-metode digital dan ilmiah.

Selanjutnya data-data tersebut dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Program ini adalah sangat penting karena dalam rangka kami memodernisasi pemutahiran dan juga pengelolaan DTSEN," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (*)