KETIK, SIDOARJO – Pencarian dokumen kepemilikan kendaraan dinas milik Pemkab Sidoarjo belum berakhir. BPKB 147 kendaraan pelat merah itu masih hilang. Dari sepeda motor Honda Win lawas hingga mobil Toyota Innova Reborn yang baru berusia 5 tahunan. Tanggung jawab siapa?
Informasi yang diperoleh Ketik.com menyebutkan, kehilangan buku pemilik kendaraan bermotor itu terjadi di 31 organisasi perangkat daerah (OPD). Baik dinas, badan, maupun kecamatan. Ada OPD yang cuma kehilangan 1, 3, 5, 10, bahkan 24 BPKB sekaligus.
Harga kendaraan pelat merahnya pun bervariasi. Dari yang sudah sangat lawas dan senilai beberapa juta rupiah hingga kendaraan operasional yang bernilai miliarah rupiah. Ada pula yang ratusan juta rupiah.
Kendaraan lawas itu rata-rata berupa sepeda motor. Honda Win, misalnya, merupakan hasil pengadaan kendaraan tahun 1991. Untuk mobil dinas, ada yang tergolong baru karena dibeli pada 2021. Satu lagi yang BPKB-nya hilang berupa kendaraan pemadam kebakaran (damkar).
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo telah beberapa tahun menelusuri keberadaan ratusan BPKB yang hilang itu. OPD-OPD telah disurati. BPKAD juga berupaya keras melacak siapa pemegang kendaraan dinas tersebut.
Kutipan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diperbarui dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Pelacakan itu merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2022. Waktu itu, total ada 334 kendaraan dinas yang dokumen BPKB-nya tidak diketahui berada di mana. Kemudian ditemukan bahwa 62 unit kendaraan BPKB-nya ternyata dipinjam hingga akhirnya kembali.
Adapun 282 kendaraan lainnya pada 2022 itu terus dilacak, tapi keberadaannya belum juga diketahui. BPKAD menggencarkan lagi upaya pencarian BPKB yang hilang itu. Turun ke OPD-OPD di Pemkab Sidoarjo. Upaya itu tidak mudah karena sebagian pemegang kendaraan dinas maupun bagian pengadaannya telah pensiun.
”Kita telusuri dengan mengirim surat ke OPD. Ada yang simpan BPKB itu dan segera dikembalikan. Sebagian lagi masih dalam pengurusan,” jelas Kepala Bidang Aset BPKAD Sidoarjo Mochammad Djen Anis pada Kamis (8 Januari 2026).
Tercatat tidak hanya satu kali BPKAD Sidoarjo mengirim surat ke OPD-OPD untuk segera mencari BPKB ratusan kendaraan dinas yang hilang tersebut. Ada pengurus kendaraan di OPD yang berhasil melacak keberadaan. Mendadak ingat siapa yang dulu menggunakan kendaraan dan membawa BPKB-nya.
”Ada yang ketemu di Samsat karena BPKB itu belum pernah diambil. Kami tidak bosan-bosan mengingatkan,” tambah Djen Anis.
Langkah BPKAD itu membuahkan hasil signifikan. Selama 2023 dan 2024, ratusan BPKB yang hilang dapat ditemukan. Hingga akhir 2024, tersisa 147 BPKB yang masih raib. Djen Anis memastikan tidak akan berhenti menelusuri hilangnya dokumen aset negara itu sampai OPD-OPD berhasil mengatasi masalahnya.
Kutipan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang mengatur tanggung jawab pengguna barang milik daerah. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Menurut dia, kendaraan dinas beserta dokumennya merupakan tanggung jawab masing-masing OPD pengguna. Hal itu diatur dalam
Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diperbarui dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024.
”Intinya aset itu melekat pada pengguna,” tegas Djen Anis. (*)
