KETIK, SAMPANG – Sebanyak 10 aparatur sipil negara (ASN) resmi bersaing dalam seleksi terbuka (selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tahun 2026.

Belasan pelamar tersebut memperebutkan dua posisi jabatan eselon II yang selama ini masih diisi oleh pelaksana tugas (plt.).

Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, Bayu Pamungkas Kusprasetyo, merinci distribusi dari total 10 peserta tersebut.

Sebanyak enam peserta mendaftar untuk posisi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag), sementara empat peserta lainnya bersaing untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB).

"Total ada 10 pendaftar yang mengikuti tahapan seleksi terbuka JPTP ini, dengan rincian enam orang di Diskopindag dan empat orang di Dinkes KB," ujarnya. 

Baca Juga:
Pemkab Sampang Buka Lelang Jabatan Eselon II, Isi Kursi Kepala Dinkes KB dan Diskopindag

Ia menegaskan, seluruh peserta saat ini sedang menjalani tahap verifikasi faktual (verval) penilaian rekam jejak serta seleksi administrasi sebelum melangkah ke tahap uji kompetensi.

"Selain rekam jejak dan administrasi, substansi seleksi terbuka ini juga terletak pada penilaian kompetensi peserta melalui metode assessment center di BKD Provinsi Jawa Timur, serta penggalian visi dan misi yang dikaitkan dengan visi-misi Sampang Hebat Bermartabat Plus," jelasnya.

Adapun ke-10 ASN yang tercatat sebagai peserta dalam lelang dua jabatan tinggi pratama tersebut meliputi:

Diskopindag (6 Peserta): Mery Purnomo Setiawati, Syamsul Bahri, Moh. Rusman Supardjo, Aulia Arief, Yasid Bustomi, dan Sapta Nuris Ramlan.

Baca Juga:
Ratusan Kendaraan Dinas Pemkab Sampang Belum Bayar Pajak, Terbanyak di Dinkes KB dan Disdik

Dinkes KB (4 Peserta): Ariska Herlyawati, dr. Dwi Herlinda Lusi Harini, Lailatul Muadzomah, dan Nurul Sarifah.

Tahapan seleksi ini diharapkan dapat menjaring pejabat eselon II yang paling kompeten dan berintegritas dari sepuluh kandidat tersebut guna mengoptimalkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sampang. (*)