KETIK, BATU – Pemerintah Kota Batu kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.
Dengan capaian tersebut, Kota Batu berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam audit keuangan pemerintah selama 11 tahun berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diterima langsung oleh Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Ketua DPRD Kota Batu, di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Jumat, 29 Mei 2026.
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemkot Batu dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan.
Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, aparatur sipil negara, dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah selama ini.
Menurutnya, capaian opini WTP selama 11 tahun berturut-turut tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui komitmen, kedisiplinan, serta kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif.
“Raihan WTP ke-11 secara berturut-turut ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Yang terpenting, setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Mas Heli, sapaan akrabnya.
Mas Heli juga menilai opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Sebagai informasi, BPK RI memberikan opini WTP berdasarkan sejumlah indikator utama, meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. (*)
