KETIK, BATU – Di tengah dinamika ekonomi global, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tancap gas mempercepat serapan anggaran agar program pembangunan segera berdampak langsung pada masyarakat.
Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi prioritas utama, khususnya memasuki Triwulan II, agar manfaat program pemerintah bisa segera dirasakan.
“Realisasi belanja, terutama pada sektor modal dan jasa, harus segera dipercepat. Timeline yang telah disusun seharusnya menjadi acuan awal pelaksanaan, bukan justru dijadikan batas akhir yang berpotensi menumpuk proses administrasi. Pola kerja seperti ini harus diubah agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan publik,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026.
Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meninggalkan kebiasaan lama yang menunda penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
Baca Juga:
DPUPR Kota Batu Matangkan Proyek Strategis, Fokus Konektivitas dan Kenyamanan InfrastrukturPerubahan pola kerja dinilai menjadi kunci agar perputaran ekonomi daerah berlangsung lebih cepat dan merata.
“Perubahan budaya kerja menjadi faktor penting agar roda ekonomi daerah bisa bergerak lebih dinamis dan berdampak luas,” tambah Cak Nur, sapaan akrabnya.
Selain mendorong percepatan belanja daerah, Pemkot Batu juga mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sejak April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah adaptif terhadap kondisi global sekaligus mendukung efisiensi energi.
“Kebijakan ini merupakan langkah adaptif, sekaligus untuk menghemat energi, menekan penggunaan bahan bakar, dan mengurangi mobilitas kendaraan dinas,” jelas politisi PKB tersebut.
Baca Juga:
Turun ke Sungai, Perumdam Among Tirto Kota Batu Pulihkan Aliran Irigasi dari SedimentasiMeski demikian, Cak Nur memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik. Evaluasi dan audit akan dilakukan secara berkala guna menjaga kinerja birokrasi tetap optimal.
Di sisi lain, ia mengungkapkan sektor investasi di Kota Batu menunjukkan tren positif dengan lonjakan hingga 200 persen. Namun, peningkatan tersebut diharapkan tetap sejalan dengan penyerapan tenaga kerja lokal serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
“Investasi harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kami meminta OPD teknis memberikan pelayanan perizinan yang optimal, namun tetap tegas dalam pengawasan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga,” tuturnya.
