‎Nurochman Tegaskan Program 2026 Kota Batu Harus Mengacu Mbatu Sae ‎

KETIK, BATU – Wali Kota Batu Nurochman menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan Pemkot di tahun 2026 mendatang harus benar-benar mengacu pada visi dan misi kepala daerah, bukan sekadar menjalankan rutinitas tahunan.

‎Hal itu ia sampaikan saat kegiatan Forum Strategic Meeting Tahun 2025, di sebuah hotel di Kota Batu, Senin 4 Agustus 2025.

‎Menurutnya, tahun 2026 menjadi titik krusial. Maka seluruh program harus di breakdown jelas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijabarkan secara teknis oleh setiap SKPD.

‎“Jujur saja, tahun 2025 belum banyak masuk visi misi kami. Maka tahun 2026 harus menjadi momentum perubahan. Kalau ada program yang tidak sesuai arah kebijakan, saya persilakan keluar dari barisan,” tuturnya.

‎Forum Strategic Meeting Tahun 2025 digelar dengan tema Membangun Kolaborasi, Memperkuat Sinergi dalam Mewujudkan Target Kinerja APBD Tahun 2025 dan Rencana Kinerja Tahun 2026 untuk Pencapaian Visi Misi Mbatu SAE.”

‎Nurochman mengatakan, forum tersebut langkah awal untuk mengukur, mengevaluasi, sekaligus mengarahkan ulang kinerja seluruh perangkat daerah.

‎“Ternyata kita punya kekuatan sebesar ini dalam menjalankan pemerintahan. Namun, paparan dalam forum ini jangan normatif. Harus ada progres yang jelas dan konkret, apa goal yang ingin kita capai di 2025,” tegas Pria yang akrab disapa Cak Nur itu.

‎Dalam pertemuan itu, dilakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing SKPD, khususnya dari sisi serapan anggaran dan capaian program prioritas. 

‎Cak Nur menegaskan, forum ini bukan ajang mencari kambing hitam, tetapi tempat menyempurnakan sistem kerja agar dampak program benar-benar dirasakan rakyat.

‎Ia mencontohkan, capaian seperti kenaikan insentif untuk pekerja sosial memang telah terealisasi. Namun beberapa program ada yang belum optimal, seperti insentif takmir masjid dan linmas.

‎“Kita punya nomenklatur, tinggal jalankan. Jangan terhambat hanya karena persoalan administratif. Ajak Kemenag untuk duduk bersama, cari solusinya,” ujarnya.

‎Selain itu, isu strategis seperti penanganan sampah juga menjadi sorotan utama. Wali Kota bahkan merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup untuk melibatkan praktisi agar penanganannya bisa lebih efektif.

‎“Masalah sampah bukan urusan LH saja, seluruh OPD harus ambil bagian,” imbuhnya.

‎Forum Strategic Meeting tersebut sekaligus menjadi forum penting untuk membangun sinergi antar lembaga. Semua kepala OPD dan SKPD diingatkan agar bekerja secara kolaboratif, bukan sektoral. Karena keberhasilan satu lembaga tidak akan berarti jika tak selaras dengan lembaga lainnya.

‎“Bukan sekadar program asal bapak senang. Kita ingin ada progres yang menyenangkan hati rakyat,” pungkas Cak Nur.(*)