KETIK, BANYUWANGI – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi untuk mencermati dan mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir Tahun Anggaran 2025, Senin, 20 April 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi selaku pimpinan Banggar, Michael Edy Hariyanto, dan diikuti anggota lintas fraksi. Hadir pula Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi, Ir. Guntur Priambodo, bersama jajaran, di Ruang Khusus DPRD Banyuwangi.
Michael menyampaikan, rapat kerja tersebut bertujuan memastikan seluruh capaian kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang telah disepakati.
Ia menjelaskan, pembahasan LKPJ 2025 sebelumnya telah dilakukan di tingkat komisi bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, sebelum akhirnya dibahas kembali dalam forum Banggar.
"LKPJ Bupati akhir Tahun 2025 ini kita evaluasi agar tahun 2026 bisa semakin baik. Ada beberapa catatan mulai dari kemiskinan, perizinan, infrastruktur hingga upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang kita bahas," ujarnya.
Menurutnya, secara umum indikator kinerja dalam LKPJ menunjukkan capaian yang memenuhi target.
Namun, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan.
"LKPJ menunjukkan indikator kinerja yang baik, namun fakta di lapangan berbeda. Kita sering menerima keluhan masyarakat, sehingga dalam rapat kerja ini kita sarankan eksekutif untuk memperbaiki dan mereka juga memahami hal itu," katanya.
Ia menambahkan, evaluasi ini penting untuk memastikan penggunaan APBD 2025 berjalan efektif, transparan, dan memberi dampak langsung terhadap pembangunan daerah.
"Hasil evaluasi Banggar nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua TAPD, Guntur Priambodo menyambut baik berbagai masukan dari Banggar DPRD terkait LKPJ Tahun Anggaran 2025.
"Banggar DPRD ini mengukur sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan pemerintah daerah tahun 2025 sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK," ucapnya.
Ia menilai, evaluasi yang dilakukan Banggar menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan kinerja eksekutif di tahun berikutnya.
"Saya kira masukan Banggar terhadap LKPJ cukup baik sebagai bahan perbaikan kinerja eksekutif di tahun 2026," katanya.(*)
