KETIK, BANYUWANGI – Rencana pemanfaatan sebuah bangunan berstatus cagar budaya sebagai tempat hiburan malam menuai polemik dan mendapat penolakan keras dari LSM REJOWANGI dan LSM ALIANSI RAKYAT BANYUWANGI hingga tokoh adat setempat.
Mereka menilai rencana tersebut tidak hanya mengabaikan nilai sejarah bangunan eks Gedung Djakarta Lloyd, tapi berpotensi merusak warisan budaya yang seharusnya dilindungi.
Ketua LSM ARB ( Aliansi Rakyat Banyuwangi ), Mujiono Mandar mendapatkan info ada rencana investor memanfaatkan gedung tersebut. "Saya mendengar bahwa di bekas gedung Djakarta Lloyd akan segera launching tempat hiburan malam/diskotik pada 15 Desember 2025," ucap Mujiono Mandar.
"Kami menolak keras pembangunan tersebut, jika pihak investor tetap bersikeras membuka tempat hiburan dimaksud, maka kami akan membubarkan paksa tempat hiburan yang dimaksud," tambah Mujiono Mandar.
Baca Juga:
Sunmori Harlah PMII, Cak Udin: Perkuat Kebersamaan Sambil Kenalkan Wisata Kota BatuRatusan warga bersama komunitas pecinta sejarah akan menggelar aksi di depan lokasi tempat hiburan malam tersebut. Mereka membawa spanduk bertuliskan ” SELAMATKAN CAGAR BUDAYA “
Masyarakat tolak pembangunan cagar budaya jadi hiburan malam, 5 Desember 2025. (Foto: Riski/Ketik.com)
Ketua komunitas LSM ARB mengatakan bahwa penggunaan bangunan cagar budaya sebagai tempat hiburan malam bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Warga sekitar juga menyampaikan kekhawatiran terkait potensi gangguan ketertiban, kebisingan, dan kerusakan fisik bangunan. Menurut mereka, aktivitas hiburan malam yang melibatkan musik keras, getaran, dan modifikasi ruangan dapat mempercepat kerusakan struktur bangunan yang berusia ratusan tahun.
Baca Juga:
UAS: Keteladanan Orang Tua, Kunci Anak Cintai AllahSementara itu Mujiono Mandar berharap pihak – pihak terkait segera mengevaluasi semua perizinan. Para pemerhati budaya berharap pemerintah tegas dalam melindungi aset sejarah bangsa. Mereka menegaskan bahwa cagar budaya seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan edukatif, pariwisata budaya, atau fungsi publik lainnya yang tidak merusak nilai kesejarahannya.
Aksi penolakan ini direncanakan akan terus dilanjutkan hingga pemerintah memastikan bahwa bangunan tersebut tidak dialihfungsikan menjadi tempat hiburan malam. (*)
