Resmi! APBD Banyuwangi 2026 Disepakati Rp2,9 Triliun, Ini Prioritas Pembangunan Pemkab dan DPRD

KETIK, BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi dan DPRD resmi menyepakati Raperda APBD Banyuwangi 2026 menjadi Perda dalam rapat paripurna yang digelar Sabtu malam, 29 November 2025.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Made Cahyana Negara, bersama Wakil Ketua Michael Edy Hariyanto dan Ruliyono itu turut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, para anggota dewan lintas fraksi, Sekda Guntur Priambodo, serta jajaran perangkat daerah.

Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Michael Edy Hariyanto, menyebut kondisi fiskal Banyuwangi pada 2026 menghadapi tantangan berat akibat turunnya dana transfer pusat ke daerah sekitar Rp665 miliar.

Karena itu, Pemkab dan DPRD merumuskan sembilan prioritas pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menurunkan angka kemiskinan.

Prioritas tersebut meliputi peningkatan produksi pangan, penguatan UMKM, perluasan pasar pertanian dan pariwisata, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan reformasi birokrasi.

“Kita tetap optimistis, meski dengan keterbatasan ini inshaallah kami dapat memenuhi target pembangunan, standar layanan publik, dan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum,” ujarnya.

Michael kemudian memaparkan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun 2026.

Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp2,905 triliun, yang terdiri dari PAD sebesar Rp800 miliar, pendapatan transfer Rp2,054 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp51,248 miliar.

Sementara itu, belanja daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,917 triliun. Untuk sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp12,598 miliar dengan asumsi total penerimaan pembiayaan APBD 2026 mencapai Rp57,369 miliar, dan pengeluaran pembiayaan dipatok Rp44,771 miliar.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak semua pihak berpikir lebih kreatif dan inovatif menghadapi tekanan fiskal, agar program-program prioritas tetap bisa berjalan efektif melalui APBD 2026 yang telah disusun.

“Kita perlu merumuskan strategi baru yang lebih efisien dan produktif dalam mengelola sumber daya daerah. Mari terus bersama-sama, bergotong royong membangun Banyuwangi yang kita cintai ini secara berkesinambungan,” tutur Ipuk.

Dalam paripurna itu juga disetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, bersama tiga Raperda yakni perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah, pembinaan ideologi Pancasila, serta fasilitasi penyelenggaraan pesantren.