Menuju Muktamar NU, KH Zulfa Tegaskan Kepemimpinan Bukan Ambisi Pribadi

KETIK, BANGKALAN – Persiapan menuju Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 mulai diproyeksikan secara sistematis. KH Zulfa Mustofa menyampaikan bahwa pelaksanaan muktamar direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun, mengikuti hasil rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah.

Menurutnya, berdasarkan keputusan forum tersebut, Muktamar NU dijadwalkan digelar sekitar Juli atau Agustus 2026.

“Insya Allah Muktamar NU akan dilaksanakan sesuai hasil rapat gabungan Syuriah-Tanfidziyah, yakni sekitar bulan Juli atau Agustus 2026,” ujar KH Zulfa Mustofa usai memberikan ceramah agama acara Haflatul Imtihan di Pondok Pesantren Syaichona Kholil Bangkalan, Minggu 8 Februari 2026 malam.

KH Zulfa menjelaskan, sebelum muktamar digelar, NU akan melalui tahapan penting berupa Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes). Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah organisasi ke depan.

Dalam munas dan konbes, sejumlah materi pokok akan dibahas melalui beberapa komisi, antara lain komisi program kerja, komisi organisasi dan komisi rekomendasi.

Selain itu, biasanya juga digelar Munas Alim Ulama yang secara khusus membahas persoalan hukum keagamaan melalui forum bahtsul masail.

“Di forum tertinggi kedua itu biasanya dirumuskan materi-materi muktamar, termasuk rekomendasi dan program kerja organisasi,” jelasnya.

Terkait dinamika arus bawah yang mulai menyebut nama dirinya akan didorong untuk maju sebagai kandidat Ketua PBNU di muktamar yang akan datang, KH Zulfa Mustofa menegaskan bahwa jabatan ketua tidak boleh menjadi sesuatu yang diinginkan secara pribadi.

Menurutnya dalam tradisi NU, keputusan tetap berada di tangan para pemilik suara, yakni pengurus cabang, wilayah, serta para masyayikh.

“Menjadi ketua PBNU itu tidak boleh diingini. Tetapi jika muktamirin, pemilik suara, dan para masyayikh menghendaki, maka tidak boleh menolak,” tegas Waketum PBB NU tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa jika nantinya ada dorongan mayoritas dari pemilik suara, maka sikap yang diambil adalah menerima sebagai amanah organisasi.

“Bismillah, kalau memang itu menjadi keinginan mayoritas dan para masyayikh, tentu kita tidak bisa menolak,” imbuhnya.

KH Zulfa berharap Muktamar NU 2026 nantinya mampu memperkuat arah gerak organisasi, baik dalam bidang keumatan, kebangsaan, maupun penguatan kelembagaan.

Ia menekankan bahwa seluruh proses harus dijalankan sesuai mekanisme organisasi dan tradisi musyawarah yang selama ini menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama. (*)