KETIK, BANGKALAN – Peluncuran aplikasi inovatif bernama “KLIK AKU” (Klinik Konsultasi Akuntabilitas) digelar di Aula Diponegoro, Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Aplikasi ini merupakan langkah Inspektorat dalam memperkuat tata kelola keuangan desa agar semakin transparan dan akuntabel.
Aplikasi ini dirancang sebagai ruang konsultasi daring bagi pemerintah desa untuk berkonsultasi seputar pengelolaan keuangan desa secara cepat, mudah, dan efisien.
Melalui “KLIK AKU”, kepala desa dan perangkatnya dapat berkomunikasi langsung dengan auditor maupun pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tanpa harus datang ke kantor Inspektorat.
Sistem ini memungkinkan konsultasi dilakukan dari mana saja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Baca Juga:
Simulasi Rutin Pencegahan Kebakaran di Kejari Lebak, Damkar: Sangat PentingPlt Inspektur Kabupaten Bangkalan, Ahmat Hafid, menegaskan bahwa layanan ini merupakan bagian dari komitmen Inspektorat dalam membangun pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.
“Melalui layanan konsultasi ini, kami ingin memastikan setiap pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan. Dengan adanya layanan konsultasi, diharapkan tidak ada lagi keraguan atau kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya, Jumat 10 Oktober 2025.
“Kami siap menjadi mitra konsultatif bagi pemerintah desa agar pembangunan di desa berjalan sesuai aturan dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Bangkalan, Taufiqurrohman, menjelaskan bahwa “KLIK AKU” merupakan bagian dari aksi perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Inspektorat.
Baca Juga:
KPK Sosialisasikan Program Antikorupsi 2026 di DPRD Batam, Tekankan Penguatan PengawasanMelalui inovasi layanan elektronik ini, pemerintah desa dapat melakukan konsultasi terkait regulasi maupun permasalahan pengelolaan keuangan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien.
“Ke depan, aplikasi KLIK AKU diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip good governance,” jelasnya.
Dengan hadirnya Klinik Konsultasi Akuntabilitas, Inspektorat Bangkalan berharap seluruh aparatur desa semakin memahami prinsip-prinsip akuntabilitas publik, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan optimal, berintegritas, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
