Aliansi Masyarakat Bangkalan Gelar Aksi, Soroti Aset Daerah hingga Dugaan Intervensi Proyek

KETIK, BANGKALAN – Aliansi Masyarakat Kabupaten Bangkalan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Hal ini sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintah daerah yang murni lahir dari keresahan masyarakat bawah yang menilai sejumlah persoalan di Bangkalan tak kunjung terselesaikan.

Dalam aksinya, ratusan massa tersebut menyampaikan tiga poin tuntutan utama yang harus dilakukan secara cepat oleh Pemerintah Bangkalan.

Menurut kordinator aksi Muhammad As'ad, yang menjadi tuntutan utama para demonstran adanya indikasi campur tangan pihak tertentu dalam pengambilan keputusan Bupati Bangkalan maupun perangkat daerah (OPD) yang dinilai berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan sejumlah program pembangunan.

"Adanya dugaan intervensi dalam proses lelang proyek infrastruktur, khususnya pada 53 ruas jalan di Bangkalan, ini mengindikasi adanya pengaturan pemenang tender, yang menimbulkan keraguan terhadap transparansi pemerintah daerah," tegas As'ad, Rabu, 10 September 2025.

Persoalan aset daerah yang dinilai belum tertangani dengan baik. Baik aset bergerak maupun tidak bergerak, masih banyak yang terbengkalai termasuk bagian dari tuntutan mereka.

Bahkan disebut ada sekitar tujuh unit kendaraan dinas yang tidak jelas keberadaannya hingga kini. Serta sejumlah aset berupa tanah dan bangunan dibiarkan mangkrak tanpa pemanfaatan yang jelas.

Persoalan penanganan sampah yang dinilai belum ada solusi yang konkrit juga menjadi tuntutan mereka. Karena hingga kini, penanganan sampah di Bangkalan masih menjadi persoalan yang belum ada solusi dari pemerintah, baik dalam sistem pengelolaan maupun dukungan fasilitas dari dinas terkait.

Kondisi ini membuat tumpukan sampah kerap dijumpai di berbagai titik, sehingga merusak wajah kota, yang dikenal sebagai Kota Dzikir dan Shalawat.

Mereka berharap pemerintah kabupaten lebih transparan, serius menangani aset daerah, serta segera memberikan solusi nyata atas persoalan sampah dan tata kelola pembangunan.

"Aset yang terbengkalai dan persoalan sampah yang tidak kunjung selesai jelas merugikan masyarakat. Ditambah lagi dugaan intervensi dalam proyek lelang membuat kepercayaan publik semakin menurun,” ujarnya. (*)