Bupati Bandung Pastikan Pembangunan Infrastruktur, SDM dan Rutilahu Tetap Prioritas di 2027

KETIK, BANDUNG – Adanya efisiensi berupa pemotongan Transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp933 miliar membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melakukan penyesuaian.

Kendati demikian, Bupati Bandung Dadang Supriatna menandaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu isu strategis dalam RKPD 2027.

Hal itu diungkapkannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Bandung, di Grand Sunshine Soreang, Selasa (31/3/2026).

"Beberapa isu strategis dalam RKPD 2027 antara lain tentang infrastruktur akses jalan beserta drainase untuk menekan banjir di badan jalan, transportasi dan kemacetan, termasuk peningkatan SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah," kata Bupati Bandung.

Akibat pemangkasan TKD, maka untuk pembangunan infrastruktur jalan, pihaknya akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk pembangunan infrastuktur jalan.

"Kalau pajak dari opsen ini sudah bisa mencapai Rp300 miliar, maka kita sudah sepakat dari awal akan dialokasikan untuk infrastruktur seperti perbaikan dan pembangunan jalan,” kata bupati.

Bupati yang akrab disapa Kang DS ini menambahkan, sektor transportasi khususnya masalah kemacetan jalan juga menjadi isu strategis lainnya. Kemacetan di beberapa titik yang terjadi pada pagi dan sore hari harus segera ditemukan solusinya.

Isu strategis lain yakni peningkatan SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Kang DS menyarankan penigkatan SDM ini melalui program ketahanan pangan yang bisa dilakukan dengan mendorong dan mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis.

Dengan demikian maka suplai telur, sayuran dan lainnya untuk kebutuhan program MBG bisa terpenuhi yang hasilnya bisa dikerjasamakan dengan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang ada di masing-masing desa.

Isu strategis lainnya yang dibahas yakni terakit kemiskinan ekstrem, sehingga permasalahan rumah tidak layak huni (rutilahu) harus tetap menjadi prioritas. Sehingga Program Renovasi Rutilahu dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tetap dijalankan di tahun 2027 sehingga target prioritas perbaikan 45 ribu rutilahu dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun.(*)