Bupati Asahan Ikuti Diskusi Panel Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal di Kabupaten Asahan

KETIK, ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, mengikuti diskusi panel pemisahan pemilu nasional dan lokal di Kabupaten Asahan yang diselenggarakan oleh Demokrasi Sumber Daya Insani (Demokrasi) Kabupaten Asahan. Acara berlangsung di Aula Zulfirman Universitas Asahan dengan mengusung tema "Arah Baru Demokrasi dan Tantangannya bagi Politik Daerah. Selasa 29 Juli 2025.

Acara ini menghadirkan lima narasumber dari berbagai latar belakang diantaranya eksekutif, legislatif, akademisi, hingga pengawas pemilu.

Dalam sambutannya Direktur Demokrasi Sumber Daya Insani (Demokrasi) Kabupaten Asahan M. Yusuf Daulay mengucapkan terima kasih kepada Universitas Asahan yang telah memfasilitasi dalam kegiatan diskusi panel pemisahan pemilu nasional dan lokal di Kabupaten Asahan sehingga dapat dilaksanakan. 

Kemudian dia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Asahan dan Ketua DPRD Asahan yang telah mendorong dan mendukung penuh kegiatan diskusi panel ini dalam sarana dan prasarana. 

Di tempat yang sama Taufik Zainal Abidin menyampaikan materinya terkait kepemimpinan daerah di era pemilu terpisah dalam peran Kepala Daerah dalam menjaga Kualitas Demokrasi. 

"Diskusi ini merupakan respons Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 Pemilu nasional & lokal dipisah berarti bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Hal ini dapat memiliki implikasi pada proses pemilu dan sistem politik di Indonesia," bebernya.

Di mana sesuai putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 pada tahun 2029 Pemilu Presiden, DPR RI, DPD dan 2 tahun berikutnya tahun 2031 Pemilu Pilkada & DPRD di mana peran kepala daerah adalah menjaga demokrasi lokal tetap sehat dan berjalan dengan baik.

Lebih lanjut Taufik Zainal Abidin mengatakan menyambut baik pemisahan pemilu, meskipun mengakui masih ada kelemahan. Menurutnya, kebijakan ini membuka peluang untuk menyinkronkan program pusat dan daerah secara lebih optimal.

“Selama ini sering kali kepala daerah kesulitan menyelaraskan visi misi dengan presiden karena masa jabatan yang tidak sejalan. Dengan pemilu terpisah, sinkronisasi bisa lebih ideal dan efektif," pungkasnya.

Di akhir kegiatan tersebut dilanjutkan dengan memberikan sertifikat penghargaan dari lembaga Demokrasi Sumber Daya Insani (Demokrasi) Kabupaten Asahan kepada Narasumber terkait diskusi pemisahan pemilu Nasional dan Lokal di Kabupaten Asahan yang dan di lanjutkan foto bersama. (*)