Wawali Pekalongan Inginkan Formula Tepat dan Kolaboratif Tekan Angka Kemiskinan

KETIK, PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama berbagai pemangku kepentingan, berlangsung di Ruang Buketam Setda Kota Pekalongan, Senin (17/11/2025).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, dan turut dihadiri Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, serta 100 peserta yang berasal dari instansi pemerintah, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dunia usaha, akademisi, dan lembaga keuangan.

Wawalkot Balgis menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder secara menyeluruh. Pihaknya menekankan bahwa, tantangan penanggulangan kemiskinan semakin kompleks dan harus dihadapi dengan formula yang tepat, kolaboratif, dan berkelanjutan.

"Kali ini ada rapat koordinasi TKPK Kota Pekalongan. Untuk menanggulangi kemiskinan ini, Pemkot Pekalongan tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan peran semua stakeholder baik pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga usaha, hingga lembaga keuangan. Tim TKPK ini terdiri dari orang-orang terpilih yang kami harapkan mampu merumuskan formula terbaik untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Pekalongan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa, selama ini Pemkot telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor, mulai ekonomi, sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Pada perubahan anggaran tahun berjalan saja, alokasi mencapai sekitar Rp67 miliar.

Namun demikian, ia mengakui bahwa, penurunan angka kemiskinan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

“Anggarannya sangat besar, tapi penurunannya masih nol koma sekian digit. Bahkan setelah direview oleh tim peneliti UIN Gusdur, capaian tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Kami melihat masyarakat bukan hanya membutuhkan bantuan dana, tetapi juga pendampingan menyeluruh, edukasi, dan motivasi agar mereka mampu keluar dari kemiskinan. Perubahan itu harus datang dari diri mereka sendiri, dan pemerintah hadir untuk mendorong perubahan tersebut,” imbuhnya.

Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, menjelaskan bahwa, rakor TKPK kali ini menghadirkan narasumber dari tim peneliti UIN Gusdur Pekalongan. Para peneliti tersebut telah melakukan riset bersama Bapperida Kota Pekalongan untuk mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2025 hingga triwulan ketiga.

“Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, serta memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Melalui rapat ini, TKPK dapat menentukan prioritas program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa, tantangan tahun depan tidak mudah, mengingat pada 2026 Pemkot Pekalongan akan mengalami keterbatasan anggaran akibat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Kendati demikian, Andrianto optimistis upaya penanggulangan kemiskinan tetap dapat dijalankan secara maksimal melalui strategi yang lebih fokus dan kolaboratif.

“Walaupun anggaran terbatas, kami berharap semangat teman-teman TKPK tidak berkurang. Kami ingin langkah-langkah yang ditempuh tetap mampu menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara konsisten,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andrianto juga mengapresiasi kinerja TKPK Kota Pekalongan yang pada penilaian tingkat Provinsi Jawa Tengah berhasil menempati posisi peringkat ketiga dengan kategori Sangat Baik, setelah Kota Semarang dan Kabupaten Pati.

“Ini pencapaian yang membanggakan. Ke depan kami berharap kinerja terus meningkat, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting. Kami ingin Kota Pekalongan semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Melalui forum rakor ini, dirinya menegaskan bahwa, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal bantuan sosial, namun membutuhkan pendekatan multidimensi dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Kami berharap berbagai masukan hasil riset, evaluasi program, dan diskusi lintas sektor dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin," tukasnya. (*)