KETIK, MALANG – Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai di Kota Malang diimbau untuk mulai waspada potensi bencana. Pasalnya, musim hujan kerap memicu banjir hingga tanah longsor.
Sebelumnya, BPBD Kota Malang telah memetakan daerah rawan bencana. Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS) menjadi titik paling rentan terhadap potensi tanah longsor.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto menjelaskan telah mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan mengantisipasi.
"Untuk rumah-rumah yang di pinggiran sungai, kita sebenarnya hanya mengimbau, memperingatkan seperti itu," ujar Dandung, Selasa 17 November 2026.
Ia menekankan kerawanan wilayah bantaran sungai di Kota Malang tidak hanya dipicu oleh curah hujan lokal. Hujan berintensitas tinggi di daerah hulu, seperti Kota Batu, juga dapat berdampak langsung ke wilayah hilir di Kota Malang.
Baca Juga:
Temui Kemendagri, Pemkot Malang Tunggu Regulasi Resmi Pengalihan Gaji PPPK Daerah ke APBNMerujuk pada kejadian tahun-tahun sebelumnya, Kota Malang kerap menerima banjir kiriman dari Kota Batu. Oleh karena itu, potensi banjir tetap mengancam meskipun Kota Malang sedang tidak dilanda hujan deras.
"Kalau kita bicara sungai, tidak hanya tentang Kota Malang saja. Jadi kadang kala kalau di Kota Malang gak hujan tapi di Kota Batu hujan, dampaknya pasti ada karena aliran hujan dari atas sana," lanjutnya.
Terkait upaya pencegahan longsor melalui pembangunan plengsengan, Dandung menyebut pihaknya masih perlu memantau sejumlah titik rawan. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) turut dilakukan untuk pengelolaan saluran irigasi.
Koordinasi tersebut juga mencakup kawasan perumahan warga di sepanjang aliran sungai besar yang melintasi Kota Malang (Sungai Brantas, Sungai Metro, dan Sungai Amprong) yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Baca Juga:
BPBD Kota Malang Evaluasi Penempatan 24 Titik EWS, Daerah Rawan Bencana Jadi Prioritas"Kan juga sudah berkoordinasi dengan provinsi karena kewenangannya tidak semuanya ada di Kota Malang. Kita diminta mulai siaga, utamanya di BPBD, Satpol PP, juga teman-teman yang ada di wilayah kecamatan maupun kelurahan," pungkasnya. (*)