Warga di Zona Rawan Gerakan Tanah di Cisarua Direlokasi, Bupati KBB: Sedang Tahap Pendataan

KETIK, BANDUNG BARAT – Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan pihaknya telah mendapatkan hasil pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT) dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BMKG) pascalongsor yang menimpa Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menewaskan 60 jiwa dan 20 warga masih dalam pencarian. 

Beberapa warga yang rumahnya masuk zona kuning dalam peta tersebut telah dipulangkan kembali ke rumahnya. Sedangkan masyarakat yang masuk zona rawan gerakan tanah bakal direlokasi dan disediakan hunian sementara dan hunian tetap.

"Pemerintah daerah akan mencari lahan untuk relokasi berdasarkan hasil pemetaan dari Badan Geologi bahwa lahan tersebut aman untuk dihuni," ujar Jeje saat konferensi pers bersama Kepala Basarnas di Posko Induk Penanggulangan Bencana Longsor Cisarua, Jumat (30/1/2026) petang.

Untuk tahap awal relokasi, imbuh Jeje, saat ini difokuskan pada pendataan detail rumah per rumah berdasarkan zonasi risiko bencana, yaitu zona merah (terdampak), kuning (terancam), dan zona aman.

Selain pendataan, Pemkab tengah menyiapkan skema Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang rumahnya hancur atau berada di titik berbahaya.

"Sementara untuk rencana jangka panjang berupa Hunian Tetap (Huntap), pemerintah daerah sedang mengevaluasi tanah carik desa sebagai calon lokasi relokasi yang aman," kata bupati.

Guna mendukung kebutuhan mendesak warga yang mulai kembali ke rumah maupun yang masih di pengungsian, Pemkab juga menginisiasi pembangunan sumur bor di enam titik untuk mengatasi krisis air bersih pascabencana.

Jeje mengimbau warganya untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam karena curah hujan tinggi. Apabila terdapat tanda bahaya, segera evakuasi diri ke tempat yang aman. 

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak longsor Cisarua. Bantuan senilai Rp10 juta per kepala keluarga diberikan kepada 34 kepala keluarga pada hari yang sama saat longsor terjadi Sabtu (24/1/2026) di Kantor Desa Pasirlangu.

Beberapa warga mengambil langsung bantuan uang dari gubernur. Sejumlah warga yang lain menerima bantuan tersebut melalui perwakilan keluarga yang saat itu berada di Kantor Desa Pasirlangu.

Bantuan Rp10 juta diberikan kepada warga terdampak longsor untuk mengontrak rumah selama dua bulan dan membiayai kehidupan sehari-hari. Selama warga tinggal di rumah kontrakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun hunian tetap di lokasi yang aman bencana.

Gubernur KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, juga telah memberikan bantuan senilai Rp1 juta kepada masing-masing 134 kepala keluarga yang saat longsor terjadi berada di Kantor Desa Pasirlangu. 

Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan, warga yang telah menerima bantuan uang dari gubernur telah meninggalkan tempat pengungsian dan mengontrak rumah. 

Sementara, masyarakat yang masih mengungsi di tempat pengungsian tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Semua yang ada di pengungsian diberikan perhatian serius, baik dari segi logistik, kesehatan dan lainnya," ujar Herman Jumat (30/1/2026).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mendata lokasi rumah para pengungsi.

Sejalan dengan pendataan itu, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memetakan lokasi yang rawan dan aman longsor di sekitar Desa Pasirlangu. Hasil pemetaaan tersebut dijadikan dasar untuk menentukan penempatan warga Desa Pasirlangu. (*)