KETIK, BOJONEGORO – Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi dan Deklarasi Komitmen Bersama Mendukung Sukses Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Bojonegoro, Jumat, 12 Juni 2026. Kegiatan bertema “Menyatukan Langkah, Menguatkan Komitmen Bersama” tersebut digelar di Ballroom Hotel Dewarna.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemakaian rompi kepada peserta pelatihan oleh Wakil Bupati Bojonegoro dan pemukulan gong. Acara juga diakhiri dengan penandatanganan pakta komitmen antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan BPS Bojonegoro sebagai bentuk dukungan bersama terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam sambutannya, Nurul Azizah menyampaikan bahwa sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Data dasar sensus ekonomi dilakukan pada tahun 2010, kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2016, dan pada tahun 2026 kembali dilaksanakan sensus ekonomi dengan data yang disajikan secara nasional.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro pada Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 tercatat sebesar 0,02 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi sektor migas yang mengalami penurunan sebesar 8,72 persen sehingga memengaruhi indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sedangkan kabupaten lain tidak masuk indikator migasnya. Ternyata yang naik di sektor pertanian 14,2 persen. Seandainya tidak naik maka kita berada di minus. Maka berdampak pada sektor lain, sektor makanan dan minuman juga naik. Di sini baru bisa dilihat ada perimbangan naik dari pertanian dan berdampak dari jasa lainnya, juga dari sektor kesehatan,” ujarnya.
Baca Juga:
Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dicanangkan, Plt. Bupati Tulungagung Tekankan Pentingnya Akurasi Data UsahaNurul Azizah juga berpesan kepada petugas sensus agar meminta data secara utuh dari responden yang akan disurvei. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak, melainkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Tolong berikan data secara utuh kepada siapa pun yang akan disurvei. Sampaikan juga kepada responden bahwa ini tidak berkaitan dengan pajak, hanya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Bojonegoro ini pertaniannya nomor dua se-Jatim,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro Syawaluddin Siregar dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah total petugas Sensus Ekonomi 2026 mencapai 1.479 orang. Pelatihan petugas dilaksanakan di tiga hotel, yakni Hotel Aston, Hotel Eastern, dan Hotel Dewarna.
Ia menjelaskan bahwa pendataan akan dilakukan secara masif mulai 15 Juni hingga 1 Agustus 2026. Pelatihan tersebut bertujuan menjamin standardisasi kompetensi petugas sehingga data yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan.
Baca Juga:
DPRD Bojonegoro Soroti Dampak Sosial Bendungan Karangnongko, Minta CDK Hadir dalam Hearing Lanjutan“BPS juga mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati Bojonegoro, dan jajaran Pemkab atas komitmen dan dukungan dalam tahapan Sensus Ekonomi 2026, serta memfasilitasi penyebarluasan publikasi Sensus Ekonomi 2026. Penguatan sensus ekonomi hingga ke camat dan lurah yang mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026 demi data resmi Indonesia dan Bojonegoro yang berkualitas,” ungkapnya.
Syawaluddin menambahkan, dalam 2,5 bulan ke depan BPS kembali meminta dukungan berupa keberlanjutan keteladanan tokoh daerah. BPS juga berharap Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro menjadi pihak pertama yang didata oleh petugas sensus.
Kepada seluruh petugas, Syawaluddin berpesan agar selalu menjaga integritas selama menjalankan tugas di lapangan.
“Untuk petugas, jaga integritas. Tidak ada data yang direkayasa atau dimanipulasi. Jaga kesehatan dan keselamatan. Dengan semangat, kita wujudkan Sensus Ekonomi sukses mencatat ekonomi Bojonegoro. Selamat bertugas, jaga integritas, semangat, dan kesehatan di lapangan,” pungkasnya.