Ubah Strategi Pengentasan Kemiskinan di Abdya, Begini Trik Jitu Ala Bupati Safaruddin

KETIK, ACEH BARAT DAYA – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, mulai mengubah strategi dalam menangani kemiskinan ekstrem. Pemerintah daerah tidak lagi sekadar menambah program atau bantuan, tetapi akan memperkuat skema penanganan dan menyusun peta jalan yang lebih terarah agar warga miskin ekstrem dapat keluar dari kondisi tersebut secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Bupati Abdya Safaruddin saat memimpin Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan di Aula Teungku Dikila, Kantor Bapperida Abdya, Rabu (19/8/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Abdya Zaman Akli, Kepala BPS Abdya Ali Abrori, jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), para camat, serta seluruh keuchik se-Kabupaten Abdya.

Safaruddin mengatakan, pemerintah daerah ingin memastikan penanganan warga yang berada pada desil ekonomi terbawah dilakukan secara tepat sasaran, terpadu, dan tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat.

“Pemerintah daerah ingin memastikan penanganan warga yang tergolong miskin ekstrem, seperti tidak memiliki rumah, tidak punya penghasilan tetap, hingga janda dengan anak balita, bisa tuntas tanpa masalah yang berulang,” kata Safaruddin.

Menurutnya, pemerintah daerah kini lebih menekankan pembenahan pola penanganan, termasuk penyusunan skema dan roadmap yang jelas. Dengan pendekatan tersebut, bantuan yang diberikan diharapkan mampu menjadi jalan keluar, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek.

Untuk memperkuat langkah tersebut, penanganan kemiskinan ekstrem secara khusus diamanahkan kepada Wakil Bupati Zaman Akli.

Safaruddin menjelaskan, strategi baru itu akan dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga mendorong penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi.

Bagi warga yang belum memiliki hunian layak, pemerintah daerah akan mengupayakan dukungan pembangunan rumah melalui anggaran APBK apabila kebutuhan tersebut belum dapat dijangkau melalui anggaran Pemerintah Aceh.

Sementara untuk meningkatkan pendapatan keluarga, pemerintah akan menyiapkan modal awal usaha disertai pendampingan secara berkelanjutan. Bagi usaha yang mulai berkembang, pemerintah juga akan membantu membuka akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan.

Cegah Bantuan Sosial Tumpang Tindih

Dalam rapat tersebut, Safaruddin juga menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial yang selama ini dinilai masih berpotensi tumpang tindih dan belum sepenuhnya berdasarkan tingkat kebutuhan penerima.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan Dana Desa (DD) yang dalam praktiknya kerap dibagikan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat keparahan kondisi ekonomi masing-masing warga.

“Ke depan, koordinasi lintas sektor akan diperketat,” tegasnya.

Safaruddin mengatakan, pemerintah daerah akan mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan untuk penanggulangan kemiskinan, mulai dari Kementerian Sosial, Pemerintah Aceh, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga zakat yang dikelola Baitul Mal.

Menurutnya, integrasi tersebut penting agar setiap bantuan yang diberikan saling melengkapi, bukan justru diberikan dalam bentuk yang sama kepada penerima yang sama.

“Jika Baitul Mal sudah membantu salah satu masyarakat, maka Dinas Sosial jangan lagi membantu masyarakat yang sama dengan barang yang sama. Harus membantu dengan pilihan yang lain, sehingga tidak tumpang tindih dalam memberikan bantuan,” ujar Safaruddin.

Ia berharap perubahan strategi tersebut dapat membuat penanganan kemiskinan di Abdya lebih terukur, tepat sasaran, dan memiliki hasil yang berkelanjutan, sehingga warga yang masuk kategori miskin ekstrem benar-benar dapat keluar dari kondisi tersebut dan menjadi lebih mandiri. (*)