KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai kota terbaik di wilayah Jawa-Bali. Penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menjadi pengakuan atas keberhasilan Surabaya memperluas akses keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Penghargaan itu diserahkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Penyerahan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026 yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil pelaksanaan tujuh program unggulan TPAKD sepanjang 2025.
Program itu dirancang untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Baca Juga:
Upacara HUT ke-81 RI di Surabaya, Cak Eri Kobarkan Api Perjuangan PemudaMenurut Vykka, capaian tersebut sejalan dengan sejumlah indikator pembangunan Kota Surabaya. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,87 persen, melampaui target 5,77 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 85,65, sedangkan angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,56 persen, lebih rendah dari target 3,9 persen.
Salah satu program andalan adalah Satu Data Surabaya yang mengintegrasikan pemanfaatan aplikasi, situs web, dan sistem data untuk mendukung kebijakan ekonomi serta penyaluran bantuan sosial.
Pemkot juga menjalankan PASTI LAKU, program asistensi, pendampingan, literasi, dan edukasi keuangan bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Di bidang perlindungan pekerja, Pemkot Surabaya memberikan dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, pengemudi ojek online, dan warga yang menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
Program ini tercatat telah mencakup 99.724 peserta, termasuk melalui dukungan iuran bagi kelompok berpenghasilan rendah yang dibiayai APBD.
Akses permodalan turut diperkuat melalui Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) PUSPITA yang disalurkan PT BPR Surya Artha Utama. Program tersebut telah menjangkau 2.138 debitur. Pemkot juga menyediakan skema pembiayaan berbunga rendah, yakni PUSPITA dengan bunga 3 persen per tahun dan Si-Kumis sebesar 5 persen per tahun, untuk membantu UMKM mengembangkan usahanya.
Program berikutnya adalah Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN), platform digital yang memasarkan produk UMKM lokal melalui laman peken.surabaya.go.id. Hingga akhir 2025, PEKEN melibatkan 5.734 UMKM dengan omzet mencapai Rp216 miliar.
Capaian ini menunjukkan potensi pemasaran digital dalam memperluas jangkauan pasar produk lokal.
Pemkot juga menghadirkan Galeri Investasi Pasar Modal di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola untuk memberikan edukasi sekaligus akses investasi legal kepada masyarakat.
Sementara itu, digitalisasi pembayaran melalui Kartu Identitas Anak (KATEPAY) dan program Simpanan Pelajar (Simpel) mencatat nilai transaksi atau simpanan sekitar Rp158 miliar.
Vykka menegaskan, pelaksanaan program tersebut didukung sinergi Pemkot Surabaya bersama OJK dan lembaga jasa keuangan. Edukasi keuangan menyasar berbagai kelompok, mulai dari pelajar, pelaku UMKM, hingga kelompok perempuan. Langkah ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara bijak.
Pada 2026, Pemkot Surabaya berencana melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus memperluas inovasi. Salah satunya melalui SOMASI PINJOL untuk memperkuat literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap pinjaman online. Pemkot juga menyiapkan digitalisasi pembayaran parkir, pajak, dan retribusi, serta pengembangan ekosistem digital di pasar tradisional dan sektor pariwisata.
Melalui tujuh program unggulan tersebut, Surabaya berupaya memastikan akses keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan pembiayaan UMKM, perlindungan pekerja, edukasi investasi, dan digitalisasi layanan diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)