Trump Setop Suplai Obat HIV hingga TBC ke Negara Miskin, Pakar Unair Blak-Blakan Soal Dampak untuk Indonesia

KETIK, SURABAYA – Pada 20 Januari 2025, Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang membekukan hampir semua bantuan luar negeri Amerika Serikat selama 90 hari, termasuk pasokan obat-obatan penting untuk HIV, malaria, dan tuberkulosis (TBC) ke negara-negara miskin.

Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap program kesehatan global yang didukung oleh USAID, seperti PEPFAR, yang menyediakan pengobatan HIV untuk lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia.

Menanggapi polemik ini, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair), Dr Ernawaty drg M Kes blak-blakan soal kebijakan Trump ini berdasar pada konsep mengutamakan Amerika atau yang disebut “American First”.

Namun pembekuan bantuan dan pendanaan tersebut dievaluasi karena kemungkinan besar berpengaruh pada banyak negara khususnya negara miskin.

Erna menyebut kebijakan itu dapat berefek pada banyak program kesehatan dan pendidikan yang bergantung pada bantuan AS melalui USAID.

Dengan berhentinya bantuan ini maka penanggulangan penyakit seperti HIV/AIDS, Tuberculosis dan Malaria dapat berisiko terganggu kesinambungannya.

Menurutnya, penghentian bantuan ini juga bisa memicu pemutusan hubungan kerja bagi tenaga profesional yang terlibat dalam proyek tersebut.

"Ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas ekonomi lokal yang mengandalkan proyek-proyek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efek yang ditimbulkan dapat meluas ke bidang lainnya,” ungkapnya.

Erna menyebut bahwa Indonesia telah memperoleh diversifikasi sumber hibah kesehatan yang tidak hanya bergantung pada AS.

Selaras dengan pernyataan Menkes yang menyebut dalam bidang kesehatan Indonesia bekerja sama negara lain seperti Arab Saudi, Australia sampai India. 

“Dalam hal ini diversifikasi sumber hibah Indonesia sudah cukup beragam. Namun perlu diperhatikan bahwa pemberian dana hibah dapat memberikan beberapa masalah yang mana kemandirian suatu negara dapat berkurang dan bantuan yang bersifat sementara ini perlu diperhatikan lagi agar Indonesia tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan negara lain,” ungkapnya.

Ketergantungan dana kesehatan pada bantuan atau pinjaman luar negeri merupakan isu yang relevan dalam konteks pembangunan kesehatan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Sementara akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi hak asasi setiap individu, realitasnya seringkali berbeda. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan finansial dalam upaya menyediakan layanan kesehatan.

“Bantuan luar negeri dapat membantu mengatasi kekurangan dana yang ada. Dalam situasi dimana anggaran pemerintah untuk kesehatan terbatas, pinjaman dan bantuan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia atau NGO sering kali menjadi sumber utama pendanaan. Namun, ketergantungan  inilah yang lalu menimbulkan sejumlah masalah,” ungkapnya.

Erna menambahkan, pentingnya pengembangkan strategi yang lebih mandiri dalam pendanaan kesehatan meliputi peningkatan efisiensi anggaran kesehatan, pengenalan pajak kesehatan dan penggalangan dana dari sektor swasta.

Kolaborasi dengan masyarakat  dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan untuk memastikan bantuan luar negeri digunakan secara tepat dan efektif.

“Meskipun bantuan dari luar negeri dapat memberikan pengaruh besar di sektor kesehatan, ketergantungan yang berlebihan pada sumber ini dapat mengancam kemandirian sistem kesehatan," papar dr Erna.

"Upaya membangun kapasitas domestik dan meningkatkan pendanaan lokal harus menjadi prioritas agar negara dapat menyediakan layanan kesehatan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya,” tambahnya.(*)