Tok! DPRD Batam Sahkan Perda Kota Layak Anak, Payung Hukum Perlindungan Generasi Penerus Resmi Terbit

KETIK, BATAM – DPRD Kota Batam secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025.

Rapat paripurna dengan agenda laporan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda Kota Layak Anak sekaligus pengambilan keputusan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua III DPRD Hendra Asman, SH, MH.

Rapat juga dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Turut hadir unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dari LAMKR Kota Batam, jajaran pejabat Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, serta mendapat atensi luas dari kalangan pers.

Sekretaris DPRD Kota Batam, Dr Ridwan Afandi, SSTP, M.Eng, menyampaikan laporan kehadiran anggota dewan, sementara Ketua DPRD menegaskan rapat paripurna telah memenuhi kuorum sesuai ketentuan berdasarkan daftar hadir anggota DPRD.

Selanjutnya, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Hj Asnawati Atiq, SE, MM, untuk menyampaikan laporan hasil kerja pansus.

Dalam laporannya, Asnawati menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang mewajibkan pemerintah daerah mengatur pelaksanaannya melalui peraturan daerah.

Ia menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda diawali dengan rapat internal penyusunan agenda pada 31 Juli 2025, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pembahasan hingga finalisasi pada 12 Desember 2025.

Hasil kerja pansus tersebut telah disepakati melalui rapat konsultasi yang dihadiri pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, serta pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

“Pansus juga mencermati adanya penyesuaian substansi Ranperda agar tetap selaras dengan perkembangan kebijakan nasional, mengingat proses penyusunan Ranperda telah melewati rentang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA. Di sisi lain, Kota Batam sebelumnya telah melaksanakan berbagai program Kota Layak Anak sejak 2021, meski belum memiliki payung hukum daerah," ujarnya.

"Komitmen tersebut tercermin dari capaian Kota Batam yang berhasil meraih Predikat Nindya Kota Layak Anak pada tahun 2022, 2023, dan 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,” sambung Asnawati.

Dalam rangka penyempurnaan materi dan substansi Ranperda, tambah Atiq, Pansus melakukan studi banding ke Kota Yogyakarta serta konsultasi ke Kementerian PPPA RI dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kementerian PPPA RI bahkan mendorong agar Ranperda Kota Layak Anak Kota Batam segera disahkan dan diundangkan paling lambat Desember 2025 guna meningkatkan penilaian Kota Batam pada evaluasi Kota Layak Anak tahun 2026.

Asnawati Atiq juga menjelaskan bahwa Ranperda mengalami perubahan signifikan, dari semula 69 pasal menjadi 21 pasal, dengan penambahan ketentuan umum, pengaturan partisipasi masyarakat, dunia usaha, media massa, serta peran anak melalui Forum Anak.

Ranperda ini juga mengatur penguatan layanan perlindungan anak melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.

Menutup laporannya, Ketua Pansus memohon persetujuan rapat paripurna DPRD Kota Batam agar Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Usai mendengarkan laporan tersebut, Kamaluddin menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota DPRD.

Seluruh anggota menyatakan setuju, kemudian palu diketuk satu kali sebagai tanda DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi Perda, sebagai wujud komitmen daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak serta mewujudkan Batam sebagai Kota Layak Anak yang berkelanjutan.

Usai pengesahan, Ketua DPRD memberikan waktu kepada Wali Kota Amsakar Achmad untuk menyampaikan tanggapan akhir mengenai Perda tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Kota Batam menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Batam, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, atas inisiatif DPRD serta kerja bersama yang telah dilakukan sehingga Ranperda tersebut dapat diselesaikan dan disepakati bersama.

Amsakar Achmad menegaskan bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

“Keberadaan Perda ini menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang peduli terhadap pemenuhan hak, kebutuhan, tumbuh kembang, serta perlindungan anak," ujar Amsakar Achmad.

"Perda Kota Layak Anak yang telah disusun bersama ini akan menjadi pilar utama dalam pemenuhan 24 indikator Kota Layak Anak yang terintegrasi, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha hingga keluarga,” ungkap wali kota.

Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda oleh Pansus DPRD bersama Tim Pemerintah Kota Batam berlangsung dinamis dan konstruktif.

Dalam proses tersebut, Ranperda mengalami perubahan materi muatan yang cukup signifikan, dari semula berjumlah 69 pasal menjadi 21 pasal, seiring dengan hasil fasilitasi dan penyesuaian ketentuan, di mana norma-norma yang bersifat teknis selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

“Alhamdulillah, setelah melalui pembahasan yang komprehensif dan mendalam, pada hari ini Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat kita selesaikan dan sepakati bersama antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam,” ujar Amsakar.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Batam akan menyampaikan Perda yang telah disepakati kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk memperoleh Nomor Register, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Menutup pendapat akhirnya, Wali Kota Batam berharap Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Batam sebagai kota yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak, sehingga anak-anak dapat menikmati hak-haknya dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Usai tanggapan wali kota, prosesi pengesahan Perda dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Batam terhadap pengesahan Ranperda tersebut. Tak berselang lama, Kamaluddin menutup rapat paripurna.

Usai paripurna, Kamaluddin menjelaskan sebagai kota industri yang penduduknya terbesar di Kepulauan Riau, Pemko perlu memperhatikan perlindungan terhadap anak, terutama hak-hak anak.

“Anak-anak adalah generasi penerus yang akan memimpin kota ini. Perda ini sangat penting, dan pelaksanaannya menunggu persetujuan Gubernur. Jika tidak dilaksanakan kita akan memberikan peringatan kepada Pemko. Nanti kita perlu sosialisasikan kepada instansi terkait dan masyarakat,” tegas Kamaluddin. (*)