Tok! APBD Surabaya 2027 Sebesar Rp12,9 Triliun, Eri Cahyadi Prioritaskan Perluas Bansos

KETIK, SURABAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk Kota Surabaya telah disepakati oleh Pemkot dan DPRD, sebesar Rp12,9 triliun.

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda) juga terasa sepesial, karena bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang hadir dalam rapat membahas APBD 2027, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh anggota DPRD atas arahan, masukan, kritik dan saran.

"Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya," kata Wali Kota Eri.

Ia juga berharap APBD 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui upaya menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga gini risiko.

Sebagaimana diketahui, dari total Rp12,6 triliun APBD 2026. Alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun, kemudian di bawahnya untuk belanja modal Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp37,6 miliar.

Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11,1 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,7 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar.

Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp1,5 triliun, sementara sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan ditetapkan sebesar Rp0.

Wali Kota Eri menuturkan, salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Melalui penguatan kapasitas anggaran bersama DPRD, pemkot berupaya memperluas cakupan penerima bantuan, terutama masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi. 

"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," tuturnya.

Selain memperluas bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Tak hanya itu, penanganan banjir juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diperkuat melalui APBD 2027. 

Di pelayanan dasar Pemkot Surabaya dan DPRD, memprioritaskan dukungan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Prioritas ini mencakup keberlanjutan program beasiswa bagi masyarakat.

 "Yang berikutnya adalah terkait dengan tetap bagaimana kami memberikan bantuan beasiswa terkait pendidikan dan kesehatan karena pelayanan dasar kita adalah pendidikan dan kesehatan," katanya.

Di bidang kesehatan, Pemkot Surabaya berencana menata kembali pelayanan puskesmas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menugaskan petugas puskesmas ke kampung-kampung agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. 

"Kamimemindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal," ujarnya.

Sementara itu, di sektor pendidikan, Wali Kota Eri menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan, termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS).

"Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya," pungkasnya. (*)