KETIK, BANDUNG – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung 2026 mengalami defisit sebesar Rp114 miliar dari total pendapatan sebesar Rp6,06 triliun dengan belanja sebesar Rp6,18 triliun.
Hal ini terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tentang Penyampaian Pengantar Nota Keuangan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Bandung 2026 dan dua raperda oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Soreang, Senin 29 September 2025.
"Defisit sebesar Rp114 miliar ini akan ditutup dari pembiayaan daerah," kata Bupati Bandung.
Bupati juga menyoroti adanya penurunan alokasi Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) pada 2026. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S/62/PK/2025, Kabupaten Bandung hanya akan menerima TKD sebesar Rp2,6 triliun, turun Rp935 miliar dari rencana awal sebesar Rp3,6 triliun.
Baca Juga:
Bupati Bandung: Tidak Perlu Kirim Karangan Bunga, Cukup Upacara dan Sidang Paripurna“Kita sadar ada TKD yang berkurang, dari Rp3,6 triliun yang kita rencanakan menjadi Rp2,6 triliun. Sementara untuk belanja gaji pegawai saja itu mencapai Rp2,5 triliun. Sehingga, kalau kita melihat postur APBD 2026, kalau mau balance, artinya ada program yang harus dihapus, maka terkait hal ini perlu pembahasan yang betul-betul komprehensif antara eksekutif dan legislatif,” jelas Bupati Dadang Supriatna.
Belum untuk belanja tunjangan kinerja (Tukin) pegawai yang otomatis akan berkurang. "Tapi kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat,maka tukin pun akan meningkat," tukas bupati yang akrab disapa Kang DS ini.
Meski demikian, Kang DS tetap optimistis penyesuaian ini tidak akan berpengaruh terlalu signifikan terhadap pembangunan daerah.
“Saya siap dan selalu optimistis dengan adanya penyesuaian. Kita buatkan skema APBD-nya, yang paling penting saya sepakat bahwa belanja ini harus sesuai dengan keinginan kita bersama, yaitu berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga:
Bupati Bandung Bakal Bangun 15 Jembatan Baru di Atas Sungai CisunggalahBeberapa alternatif yang bisa dijadikan solusi pengurangan TKD antara lain dengan adanya tiga program prioritas Presiden Prabowo. Antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya jika ketiga program tersebut mampu dikelola dengan baik, maka akan membuat perekonomian di Kabupaten Bandung berkembang pesat.
“Kalau kita lihat, memang ada pengurangan TKD, tapi ada pengganti, yaitu tiga program prioritas Presiden Prabowo. Kalau kita lihat secara keseluruhan, uang yang akan berputar di tahun 2026 ini kurang lebih sekitar Rp15 triliun dari ketiga program prioritas Pak Presiden tersebut," kata dia.
Dengan skema multiplier effect, jumlah itu bisa mencapai Rp150 triliun karena uang akan berputar di masyarakat. "Maka, kita harus bisa menangkap peluang dalam kondisi efisiensi ini serta merumuskn langkah-langkah penyesuaian agar tidak mengganggung agenda pembangunan yang sudah direncananakan,” tegasnya.
Selain RAPBD, Bupati Kang DS juga menyampaikan dua Raperda untuk dibahas bersama DPRD pada rapat paripurna tersebut, yaitu Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025–2045.(*)
