Tingkatkan Pengukuran IKK, Brida Jatim Launching Pusat Inovasi dan Kebijakan 5.0

KETIK, SURABAYA – Dalam rangka meningkatkan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan indeks lainnya, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Jatim meluncurkan Pusat Inovasi dan Kebijakan 5.0 di Kantor Brida Jatim pada Selasa, 29 Oktober 2024. Peluncuran ini dipimpin oleh Sekretaris Brida Jatim, Cicilia Rita Juliana  Martin.

Kepala Brida Jatim, Andriyanto menjelaskan bahwa program ini berguna untuk mendukung dan memperkuat pusat manajemen pengetahuan dari hasil-hasil penelitian sekaligus menjadi pusat data ilmiah. 

"Tugas dan fungsi dari Pusat Inovasi dan Kebijakan 5.0 yang berada di Brida itu adalah untuk memperkuat pusat managemen pengetahuan (knowledge managemen center) dari hasil-hasil penelitian, pengembangan, pengajaran, penerapan yang bisa dimanfaatkan sebagai input kebijakan daerah sekaligus pusat data ilmiah," terangnya dalam sambutan.

Andriyanto membeberkan, tahun ini pihaknya menyiapkan lorong inovasi. Lorong ini nantinya berbentuk seperti museum yang bertujuan untuk menampung seluruh inovasi di Jawa Timur.

"Jadi inovasi-inovasi di Jawa Timur akan kami buatkan semacam dashboard, kemudian kami buktikan semacam museum yang ada sesuatu supaya teringat bahwa sebenarnya ada inovasi dulu, pada tahun sekian. Jadi semacam museum, nanti lorong inovasi sebagai pusat literasi di dalam inovasi," jelas Andriyanto. 

Kepala Brida Jatim, Andriyanto saat memberikan sambutan dalam Launching Pusat Inovasi dan Kebijakan 5.0 (Foto: Fatimah/Ketik.co.id)

Pusat Inovasi dan Kebijakan ini nantinya juga berfungsi melakukan pendampingan terhadap ide dan inovasi perangkat daerah dan masyarakat. 

"Saya kira, lorong inovasi yang diperlukan akan ditambahkan ruangan. Jadi ada semacam klinik inovasi dan kebijakan, sehingga nanti supaya lebih enak ketika kabupaten/kota yang ngulang kaweruh belajar di sini bisa berdiskusi lebih panjang dengan para ahli," lanjutnya.

Sementara itu, untuk analisis kebijakan pihaknya akan membuat Forum Analis Kebijakan Jawa Timur. Forum ini bisa menjadi pilot project yang diharapkan bisa menular ke provinsi-provinsi lainnya. 

"Karena ini sangat penting ketika berbicara soal pelayanan publik. Kalau kami punya semacam forum analis kebijakan, maka insyaallah kualitas kebijakan yang ada di Provinsi Jawa Timur semakin bagus," tambahnya.

Mewakili Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto hadir dalam acara ini. 

Benny menyampaikan apresiasi besar dari Pj Gubernur atas peluncuran inovasi ini serta adanya pengukuran IKK. 

Sebab, IKK akan menjadi indeks kompulsif dalam penilaian reformasi birokrasi di instansi pemerintahan yang memaksa pemerintah, khususnya daerah untuk mengikuti secara perlahan dan memperbaiki proses penelusuran kebijakan ke depan. 

"Melalui IKK ini membantu dalam evaluasi seberapa baik kebijakan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan," jelas Benny membacakan sambutan Pj Gubernur Jatim. 

 Foto bersama dalam acara Launching Pusat Inovasi dan Kebijakan 5.0 (Foto: Brida Jatim)

Selain itu, di era demokrasi modern ini ada tuntutan lebih besar bagi pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil di berbagai sektor. Mulai dari masalah sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. 

"Kebijakan yang diambil harus terstruktur dan berbasis bukti. Karena bukan hanya sebagai dokumen tapi komitmen bagi pemerintah untuk mencapai tujuan lebih baik bagi masyarakat," urainya mewakili Adhy Karyono. 

Dia juga menyampaikan pentingnya memiliki kebijakan berbasis bukti dan data yang kuat untuk mendukung keputusan. Baik yang berasal dari penelitian ilmiah, analisis statistik maupun pengalaman praktis untuk menghasilkan kebijakan efektif dan efisien. 

Dalam sambutan tersebut, dijelaskan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam menentukan kebijakan serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika yang ada. 

"Karena inilah yang menentukan keberhasilan kebijakan dalam penyelesaian berbagai tantangan," kata Benny.

Sebagai informasi, dalam acara ini turut hadir secara virtual Deputi Bidang Kajian Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI, Dr.Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA. 

Dalam pemaparannya sebagai keynote speaker, Tri Widodo menjelaskan betapa pentingnya inovasi di setiap pembentukan kebijakan. 

Inovasi dan kebijakan harus berjalan searah dengan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) memadai.

Semuanya memiliki keterkaitan sangat kuat. Inilah yang sekarang sedang dibangun Indonesia, "Dimulai dari Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Hadir pula Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara RI, Yogi Suwarno, yang memaparkan tentang Penguatan Kualitas Kebijakan. 

Yogi mengatakan, pentingnya memiliki spesialis analis kebijakan. Ini karena seorang analis bisa membantu memperkuat serta menghasilkan kebijakan berkualitas dari spesifikasi keilmuan yang dimilikinya. 

Selain itu, dia menjelaskan cara meningkatkan kebijakan sampai tahap praktek. Yakni harus mempunyai data memadai, komunikasi, terbangunnya budaya demokrasi baik, partisipasi semua pihak, dan peran pemangku kebijakan.(*)