KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Wisata Khusus. Melalui perda tersebut, akan mengatur arah pembangunan pariwisata yang ada di Kota Malang.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menjelaskan saat ini kajian akademik telah dilakukan. Rencananya, perda tersebut akan mulai dibahas pada tahun 2027 bersama DPRD Kota Malang.
"Kami juga sudah menyiapkan perda untuk kawasan wisata khusus. Sudah diproses, ada kajian akademiknya. Nanti 2027 akan kami masukkan untuk dibahas dengan DPRD," ujarnya, Jumat, 13 November 2026.
Perda Kawasan Wisata Khusus salah satunya dapat memperkuat identitas Kayutangan Heritage. Mulai dari penertiban koridor dan juga penguatan di dalam kampung akan menjadi perhatian.
"Menjadi kawasan wisata khusus sehingga nanti perkembangannya bisa kami tingkatkan dan harapannya nyaman bagi semua baik warga ataupun wisatawan," lanjutnya.
Baca Juga:
Bekali Guru SLB dengan Kompetensi Khusus, Kadindik Jatim Dorong Kemandirian Peserta DidikTerlebih selama ini wisatawan hanya mengenal kawasan koridor sebagai bagian dari Kayutangan Heritage, alih-alih di dalam perkampungan. Selain itu, penataan koridor juga menyasar PKL yang dinilai membuat kawasan kurang bersih.
"Sudah banyak keluhan kalau ke Kayutangan orang tahunya hanya di koridor, bukan di kampung. Kemudian juga banyak penjual di trotoar yang membuat agak kurang rapi, kurang bersih. Nanti kami atur mana kawasan yang diperbolehkan untuk PKL, mana yang tidak sehingga identitas Kayutangan tidak hilang," tegasnya.
Menurut Ali, perda tersebut tidak hanya berlaku bagi Kayutangan Heritage. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan untuk menentukan kawasan yang menjadi wisata khusus di Kota Malang.
"Nanti kami dalami mana saja yang menjadi kawasan wisata khusus. Sehingga nanti penertiban dan penataannya enak," pungkasnya.(*)