KETIK, JAKARTA – Badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, dilaporkan meminta pengadilan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diperbolehkan tidak menghadiri sidang kasus korupsi yang menjeratnya. Permintaan ini diajukan dengan alasan adanya ancaman serius terhadap keselamatan jiwa sang perdana menteri.
Dikutip dari The Times of Israel, pimpinan Shin Bet, David Zini menyampaikan bahwa kehadiran Netanyahu di pengadilan dapat membuka celah risiko keamanan. Sidang yang bersifat terbuka dinilai membuat pergerakan Netanyahu lebih mudah diprediksi oleh pihak-pihak yang berpotensi melakukan serangan, seperti intelejen Iran.
Shin Bet menilai ancaman terhadap Netanyahu bukan sekadar hipotetis. Badan keamanan tersebut mengingatkan bahwa aktor-aktor yang berafiliasi dengan Iran berpotensi memanfaatkan momen sidang untuk melancarkan aksi berbahaya.
“Kemunculan publik Netanyahu—terutama dalam agenda yang telah terjadwal seperti persidangan—dapat meningkatkan risiko serangan secara signifikan,” ujar David Zini, Senin, 13 April 2026.
Baca Juga:
AS Batal Serang Iran, Ini AlasannyaDavid Zini merupakan perwira tinggi militer Israel yang ditunjuk Netanyahu untuk memimpin badan intelejen khusus dalam negeri Israel itu sejak Oktober 2025.
Sidang Sempat Ditunda
Sejalan dengan pertimbangan keamanan tersebut, otoritas hukum Israel telah mengabulkan permintaan penundaan kesaksian Netanyahu untuk sementara waktu. Namun, keputusan terkait penundaan lanjutan masih menunggu evaluasi lebih lanjut dari pihak pengadilan.
Baca Juga:
Didukung Trump, Netanyahu Mohon Pengampunan Presiden Israel untuk Kasus KorupsiLangkah ini menambah dinamika baru dalam proses hukum yang telah berlangsung lama terhadap Netanyahu, yang tengah menghadapi sejumlah dakwaan korupsi.
Pimpinan Shin Bet juga diketahui telah mengirimkan surat resmi kepada otoritas pengadilan. Dalam surat itu, ditegaskan bahwa setiap kemunculan publik Netanyahu, termasuk di ruang sidang, berpotensi membahayakan keselamatannya.
Penilaian tersebut menjadi dasar utama permintaan agar Netanyahu tidak diwajibkan hadir langsung untuk memberikan kesaksian.
Kepala Shin Bet, David Zini, dilaporkan telah memberi tahu otoritas pengadilan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak dapat memberikan kesaksian dalam persidangan pidananya, yang dijadwalkan akan dilanjutkan minggu depan di tengah gencatan senjata dalam perang melawan Iran. “Ada kekhawatiran bahwa agen Iran mungkin mencoba untuk membahayakan perdana menteri,” tulisnya.
Kantor Kejaksaan Negara pada hari Minggu menerima permintaan Netanyahu untuk membatalkan kesaksiannya minggu ini, dan mengatakan permintaannya untuk menunda kesaksian minggu depan juga akan diperiksa secara terpisah.
Picu Kontroversi
Di sisi lain, permintaan ini memicu kritik dari sejumlah pihak. Movement for Quality Government, LSM yang kritis kepada pemerintah mempertanyakan konsistensi lembaga keamanan, mengingat pada periode sebelumnya permintaan serupa tidak mendapatkan dukungan.
Mereka mencatat bahwa mantan kepala Shin Bet, Ronen Bar, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis tahun lalu bahwa ia telah menolak permintaan Netanyahu untuk memberikan pendapat kepada pengadilan guna mengadvokasi pembatalan kesaksiannya berdasarkan pertimbangan keamanan saat ia masih menjabat.
“Sekarang, dengan kepala Shin Bet David Zini, yang ditunjuk sendiri oleh Netanyahu, mengeluarkan permintaan (ke pengadilan) yang sebelumnya tidak didapatkan Netanyahu dari kepala Shin Bet sebelumnya. Inilah skenario yang telah kami peringatkan,” tulis kelompok tersebut.
Menurut mereka, situasi keamanan Israel tahun ini tidak berbeda dengan tahun kemarin, di mana Shin Bet tidak mengeluarkan permintaan yang dinilai menguntungkan Netanyahu.
“Tidak ada perbedaan antara situasi keamanan sekarang dibandingkan dengan dua minggu, satu bulan, atau satu tahun yang lalu,” lanjut kelompok tersebut.
“Netanyahu bersaksi di ruang yang terlindungi. Yang berubah: Seorang kepala Shin Bet sekarang siap bekerja sama dengan upaya untuk mengganggu persidangan.”
Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa isu keamanan bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan hukum maupun politik dalam kasus yang menjerat Netanyahu.
Benjamin Netanyahu merupakan perdana menteri aktif pertama yang didakwa dengan kejahatan. Ia menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang diajukan pada tahun 2019 setelah penyelidikan yang memakan waktu bertahun-tahun. (*)