Tak Melulu Lewat Film, Sejarawan Malang: Sejarah G30S 1965 Tetap Perlu Diajarkan Secara Objektif

KETIK, MALANG – Sejarawan Malang, Agung H Buana menyoroti pentingnya mengajarkan sejarah kelam terkait tragedi G30S 1965 kepada masyarakat dan generasi muda. Pembelajaran tersebut tak harus melulu melalui film, namun dapat menggunakan beragam media lainnya.

Terlebih sejak perilisan film Pengkhianatan G30S/PKI besutan Arifin C. Noer rilis di bioskop pada 1984, pemerintah Orde Baru mulai mewajibkan stasiun TVRI memutar film tersebut setiap 30 September malam.

Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada tahun 1985, sekaligus mewajibkan pemutaran di sekolah, instansi pemerintah, hingga masyarakat umum lewat layar tancap.

"Pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI sudah menjadi kewajiban dan dirasakan oleh masyarakat khususnya pelajar. Pada saat itu secara masif tidak hanya di Malang, tapi seluruh kota di Indonesia," ujarnya, Rabu, 30 September 2026.

Agung menjelaskan terdapat beberapa lokasi yang dijadikan masyarakat untuk menyaksikan penayangan film tersebut. Seperti di Bioskop Merdeka yang dulu berada di kawasan parkir Kayutangan Heritage, Bioskip Ria dulu berada di Jalan Merdeka Timur, Bioskop Garuda, dan lainnya.

Banyak masyarakat yang menilai film tersebut merupakan propaganda pemerintah untuk memberikan stigma negatif terhadap PKI. Namun dari sudut pandang pemerintah pada saat itu, film tersebut menjadi gambaran tentang kondisi Indonesia pada tahun 1965.

"Saya pikir kalau film, penggambaran tidak bisa 100 persen sama dengan kondisi saat itu. Mungkin ada yang terlalu berlebihan, namun juga bisa jadi kurang sesuai dengan kondisi-kondisi saat itu. Namun bagi saya yang masih jadi SD ya menonton itu, filmnya dalam tanda petik agak serem," lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa negara harus memastikan keberlanjutan sejarah dapat dipahami oleh generasi baru. Meskipun peristiwa tersebut mengisahkan sejarah dan perjalanan kelam sebuah bangsa. Namun dalam menyajikan sejarah, harus didasarkan pada data yang valid dan tidak ada subjektivitas.

"Nah subjektivitas ini kan agak repot. Subjektivitas itu kan tergantung pemahaman seorang yang membawakan peristiwa tersebut dalam kacamata apa gitu ya. Mestinya sekarang pemerintah mencoba harus mencari media-media baru yang bisa mendekatkan kepada masyarakat secara luas, per segmen. Enggak mungkin Gen Z atau Gen Alpha diajarkan dengan model nonton yang sama," katanya.

Mempelajari sejarah dapat menjadi pembelajaran dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih baik. Dalam pembelajarannya pun tidak cukup hanya dengan memahami peristiwanya saja namun juga mengenal tokoh, lokasi, hingga seluk beluk dari peristiwa tersebut.

Seperti di Kota Malang yang memiliki sejumlah lokasi sekaligus saksi bisu eksistensi PKI pada masa-masa sebelum tragedi G30S 1965. Mulai dari markas Gerwani di Kayutangan, kawasan Mall Sarinah yang pernah menjadi tempat pertemuan PKI, serta tempat-tempat lainnya.

"Dengan kita mengetahui peristiwa tersebut, kita jadi belajar. Nah ini yang diperlukan bagaimana kita bisa membawakan, menyajikan peristiwa atau kejadian sejarah Indonesia dalam perspektif yang lebih baru, lebih fresh, namun tetap objektif, tidak subjektif, dan tidak berat sebelah," pungkasnya.(*)