KETIK, MALANG – Hari ini Selasa, 10 November 2026 diperingati Hari Pahlawan di Indonesia. Hari di mana kita mengenang pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, melawan pasukan Sekutu setelah proklamasi kemerdekaan.
Namun, dibalik pertempuran besar itu, terdapat sejumlah tokoh yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, salah satunya Kiyai Masjkur dari Malang yang ikut andil dalam melawan penjajah.
Dikutip Lembaga Pengkajian Islam Universitas Islam Malang (Unisma) dijelaskan, beliau disebut sebagai pimpinan Barisan Sabilillah yang turut berjuang dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.
Selain berjuang melawan sekutu, beliau juga terlibat perjuangan kemerdekaan dan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Bahkan beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan bergerilya ke Pacitan, Blitar dan beberapa wilayah di Jawa Timur demi melawan penjajah Belanda dan Jepang. Laskar Sabilillah yang dipimpinnya untuk bergerilya itu dibawah komando Panglima Besar Jendral Soedirman.
Baca Juga:
Ditembak 13 Peluru, Kisah Heroik Serka Badjuri Selamatkan Warga Pakisaji dari Kekejaman BelandaTokoh NU asal Malang
Selain dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, KH. Masjkur juga memiliki peran besar dalam perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), khususnya di Malang.
Ia merupakan salah satu tokoh yang mendirikan NU Cabang Malang, yang kini dikenal sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang. KH. Masjkur juga dipercaya menjadi ketua pertama organisasi tersebut.
Perjuangannya melalui jalur organisasi membuat namanya semakin dikenal, tidak hanya di kalangan masyarakat Malang, tetapi juga di tingkat nasional.
Baca Juga:
Mengenal Pahlawan di Era Sekarang! Ini Strategi Kadindik Aries Agung Paewai untuk Murid di JatimEmpat Kali Menjabat Menteri Agama
Setelah Indonesia merdeka, kiprah KH. Masjkur semakin menonjol di pemerintahan. Pada masa Presiden Soekarno, ia dipercaya menduduki jabatan Menteri Agama sebanyak empat kali.
Kesempatan pertama datang pada Kabinet Amir Sjarifuddin II. Kepercayaan tersebut kembali diberikan kepadanya pada masa Kabinet Hatta dan Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949.
Pada periode berikutnya, KH. Masjkur kembali menjabat Menteri Agama dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Arifin. Kali ini, ia mewakili Partai Nahdlatul Ulama (NU).
Selain menjalankan tugas pemerintahan, KH. Masjkur juga memiliki gagasan untuk membuat Al-Qur'an berukuran raksasa sebagai pusaka bangsa. Gagasan tersebut dilatarbelakangi keinginannya menjadikan Al-Qur'an sebagai monumen yang merepresentasikan Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.
Karier politik dan organisasinya terus berkembang. Pada 1952, KH. Masjkur dipercaya menjadi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Wafat pada 1992, Dianugerahi Pahlawan Nasional pada 2019
KH. Masjkur meninggal dunia pada 1992. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi keluarga, masyarakat, serta tokoh-tokoh nasional yang mengenal perjuangannya.
Sejumlah tokoh turut mendatangi rumah duka di Singosari, Kabupaten Malang. Di antaranya adalah ulama sekaligus budayawan Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah.
Buya Hamka diketahui pernah menjadi staf KH. Masjkur ketika masih bertugas di Departemen Agama (Depag), yang kini bernama Kementerian Agama.
Tokoh lainnya yang hadir dalam pemakaman adalah R. Hartono. Saat itu, ia menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya. Dalam prosesi pemakaman, R. Hartono dipercaya menjadi komandan upacara. Ia kemudian dikenal sebagai Menteri Dalam Negeri pada era Presiden Soeharto.
Atas jasa dan pengabdiannya dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa, KH. Masjkur akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2019.
Penganugerahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/TK/Tahun 2019.
Kisah perjuangan KH. Masjkur menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran para ulama dan tokoh daerah. Dari Malang, ia turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata, perjuangan organisasi, hingga pemerintahan nasional. (*)