SWI Aceh Kecam Penyerangan Terhadap Jurnalis dan Pengurus IWOI Aceh Besar

KETIK, ACEH SINGKIL – Sekretariat Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Sekber Wartawan Indonesia (DPW - SWI) Provinsi Aceh menyampaikan keprihatinan dan kecaman keras atas insiden penyerangan terhadap M. Dedi Yusuf, jurnalis harian-ri.com sekaligus pengurus Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Aceh yang terjadi di Gampong Cot Krueng, Rabu, 2 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.

Insiden kekerasan terhadap awak media ini merupakan tindakan yang tidak hanya mencederai profesi wartawan, namun juga merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang.

Sekretaris SWI Aceh, Adhifatra Agussalim, menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap jurnalis adalah bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik yang merdeka dan independen.

"Kami mengecam keras tindakan penyerangan tersebut. Ini adalah bentuk pembungkaman terhadap pers yang tidak bisa ditoleransi. Pers bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk diintimidasi atau diserang secara fisik," tegas Adhifatra.

SWI Aceh mendesak pihak Kepolisian Daerah Aceh, khususnya Polres Aceh Besar, untuk segera mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan profesional, serta menangkap para pelaku agar tidak menimbulkan ketakutan dan preseden buruk terhadap kebebasan pers di Aceh.

Lebih lanjut, Adhifatra menyerukan solidaritas seluruh komunitas wartawan lintas organisasi di Aceh untuk bersama-sama mengawal proses hukum dan memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga marwah dan keselamatan profesi wartawan.

"Kami mengajak seluruh organisasi pers dan jurnalis untuk tidak tinggal diam. Saat satu jurnalis diserang, maka yang terluka adalah seluruh insan pers," tambahnya.

SWI Aceh juga membuka komunikasi dan dukungan kepada IWOI Aceh serta korban untuk memastikan mereka mendapatkan pendampingan hukum, medis, dan psikologis apabila diperlukan.

Sebagai bentuk solidaritas, SWI Aceh akan menggelar aksi damai dalam waktu dekat, sebagai dukungan moral terhadap korban serta pengingat pentingnya perlindungan terhadap kerja jurnalistik di tengah masyarakat yang demokratis. (*)