Surat Kesanggupan Pj Kades Jombang Berpotensi Pidana, APH Diminta Usut Dalangnya

KETIK, JOMBANG – Polemik surat pernyataan kesediaan kepala desa di Kabupaten Jombang untuk menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa terus mendapat sorotan.

Selain Kepala Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Supono. Kades Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Sugeng juga membuat surat pernyataan untuk menjadi Pejabat (Pj) Kepala Desa yang sama. 

Praktisi hukum sekaligus dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Ahmad Sholikhin Ruslie, meminta persoalan surat yang beredar di tengah persiapan Pilkades Jombang 2027 tersebut ditelusuri secara menyeluruh, terutama untuk mengetahui pihak yang membuat, mengusulkan, hingga tujuan di balik munculnya surat tersebut.

"Yang membuat gaduh itu siapa, itu yang harus diteliti," kata Ahmad Sholikhin saat menanggapi polemik surat pernyataan Pj Kades di Kabupaten Jombang, Senin, 9 November 2026.

Menurut dia, apabila persoalan tersebut nantinya mengarah ke ranah pidana, aparat berwenang perlu menelusuri siapa pihak yang membuat surat dan pihak yang memunculkan persoalan tersebut.

Ia menyebut pembuatan surat yang seolah-olah merupakan dokumen asli juga perlu ditelusuri apabila ditemukan adanya unsur pemalsuan surat.

"Kalau surat itu dibuat sendiri, kena pembuatan surat palsu. Karena membuat surat seakan-akan asli," ujarnya.

Ahmad Sholikhin mengatakan, hal yang lebih penting untuk ditelusuri dalam polemik surat pernyataan kesanggupan menjadi Pj Kades di Kabupaten Jombang adalah motif serta pihak yang berada di balik penerbitan surat tersebut.

"Yang jelas membuat gaduh bisa dipidana, membuat surat palsu bisa dipidana. Tapi yang lebih penting diusut apa motif dan siapa dalangnya serta pembuatnya," katanya.

Ia juga mempertanyakan asal-usul usulan mengenai surat kesediaan Kades aktif menjadi Pj Kades tersebut. 

Menurut dia, perlu diketahui apakah usulan itu berasal dari bagian hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), atau pihak lainnya di Kabupaten Jombang.

Pasalnya, Ahmad Sholikhin menilai wacana penundaan Pilkades Jombang sendiri masih belum memiliki kepastian.

"Karena wacana penundaan Pilkades belum jelas. Apalagi Pilkades bukan urusan pusat, tapi urusan daerah," ujarnya.

Menurut Ahmad Sholikhin, apabila Pemerintah Kabupaten Jombang menilai pelaksanaan Pilkades tidak terkendala waktu dan tidak terdapat larangan khusus dari pemerintah pusat, maka pelaksanaan Pilkades harus tetap berjalan sesuai jadwal.

Ia kemudian mempertanyakan tujuan dibuatnya surat pernyataan kesediaan Kades aktif menjadi Pj Kades ketika persoalan penundaan Pilkades Jombang belum memiliki kepastian.

"Persoalan yang belum jelas tapi sudah ditandatangani dengan membuat surat pernyataan kesediaan Kades aktif menjadi Pj ini tujuannya apa. Karena satu masih jauh, kedua belum jelas, ketiga memunculkan spekulasi kongkalikong, pemetaan dan sebagainya," tutur Ahmad Sholikhin.

Ia juga menyampaikan bahwa munculnya surat tersebut berpotensi memunculkan berbagai dugaan terkait proses pengisian jabatan pemerintahan desa di Kabupaten Jombang.

Terkait pengisian jabatan Pj Kades, Ahmad Sholikhin berpandangan perangkat desa atau aparatur desa yang memiliki kompetensi dapat menjadi pilihan dibandingkan mantan kepala desa.

"Kalau masalah Pj saya pikir lebih baik tidak dari mantan Kades. Lebih bagus perangkat atau aparatur desa yang memiliki kompetensi," katanya.

Ahmad Sholikhin menilai surat pernyataan kesediaan Kades aktif menjadi Pj Kades tersebut perlu ditarik kembali karena tujuan dan dasar munculnya surat masih menjadi pertanyaan.

"Pernyataan itu harus ditarik kembali, karena nuansanya tidak jelas dan berpotensi tidak menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan baik," ujarnya.

Seperti diketahui, beredarnya surat pernyataan kesediaan Kepala Desa (Kades) Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Supono, untuk menjabat sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa memunculkan polemik.

Surat yang beredar di media sosial tersebut menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan stempel desa yang sudah tidak berlaku. Isi dan tujuan penerbitan surat itu juga dipertanyakan karena muncul di tengah persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.

Aktivis PAGAR Jombang, Agus Harianto, menilai surat tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan, ia menyebut informasi dalam surat tersebut tidak sesuai dengan kondisi persiapan Pilkades yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

"Yang jelas surat yang dibuat oleh Kades Tanjungwadung mengandung informasi bohong alias hoaks, dan ini berpotensi membuat gaduh masyarakat," kata Agus, Jumat (6/11/2026).

Menurut dia, Pemkab Jombang saat ini justru tengah mematangkan persiapan Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.

Sebanyak 286 desa direncanakan mengikuti pemilihan tersebut. Pemkab Jombang juga telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp15 miliar untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu.

"Saat ini kan Pemkab mulai persiapan Pilkades serentak yang diikuti 286 desa, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, Pemkab Jombang menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar lebih. Kan ini fakta di lapangan," ujarnya.

Agus menilai, munculnya surat kesediaan menjadi Pj Kades tersebut perlu ditelusuri lebih jauh. Terutama terkait latar belakang, maksud, serta pihak yang berkepentingan dalam penerbitannya.

Ia pun mendesak aparat kepolisian turun tangan untuk mengklarifikasi persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari Supono yang juga Ketua PKDI Kabupaten Jombang mengenai maksud dan tujuan pembuatan surat pernyataan kesediaan menjadi Pj Kades tersebut. 

Pemerintah Kabupaten Jombang juga belum memberikan penjelasan terkait pihak yang mengusulkan atau mendasari munculnya surat tersebut.(*)