Sudah Terbentuk, Pengurus DPD PBN DIY Segera Dideklarasikan

KETIK, YOGYAKARTA – Koordinator Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Prakarsa Budaya Nusantara (PBN) DIY Totok Suyanto menyampaikan terbentuknya komunitas relawan PBN untuk wilayah DIY.

"Pada pertemuan pertama beberapa waktu lalu, kita sudah membentuk kepengurusan tingkat DIY. Bahkan untuk kordinator tingkat daerah dan kota juga sudah. Tinggal menunggu momentum yang tepat mendeklarasikannya," papar Totok kepada Ketik.co.id, Senin, 04 November 2024.

Totok menambahkan dalam pertemuan kedua di Yasanti itu merupakan langkah pemantapan dan persiapan bagi DPD PBN DIY yang akan segera menjalankan program kerja ke depan. 

"PBN merupakan ormas yang berisi aktivis relawan yang disebutkan akan membantu kerja Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Budiman juga pernah menyampaikan bahwa dalam bekerja dirinya akan mengerahkan ataupun dibantu oleh tenaga relawan. Menurut Totok lagi, hal ini dibutuhkan sebagai penyeimbang, 

"Kita bekerja nantinya memang di luar birokrasi, menjadi semacam penyeimbang ataupun kontrol dari yang sudah dikerjakan baik pemerintah pusat hingga desa," tambah Totok yang diangkat sebagai Koordinator DPD PBN DIY. 

Pihaknya menjelaskan bahwa sebagai komunitas relawan juga akan memiliki program kerja sendiri yang berasal dari pusat (DPP) maupun program kerja daerah, karena kemiskinan di daerah memiliki karakter dan latar belakang masing-masing. 

"Kami lebih fokus kepada model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Yakni memperkuat komunitas lokal dalam menghadapi kondisi di wilayahnya," terang Totok lagi. 

Untuk itu, menurut Totok, pihaknya akan menggandeng pihak-pihak yang memang sudah terlibat langsung dalam penanganan isu kemiskinan, 

"Dalam waktu dekat kami akan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan NGO's, akademisi, maupun aktivis lapangan yang selama ini terlibat aktif dalam pemberdayaan untuk mengentaskan tingkat kemiskinan khususnya di DIY, dan contoh-contoh seperti itu sudah ada banyak dan nyata berhasil," ucapnya.

Sementara itu, Agung Wibawanto, pengamat sosial dan politik dari Yogyakarta menerangkan, butuh kerja keras mengatasi kemiskinan di DIY.

"DIY merupakan salah satu propinsi yang tingkat kemiskinannya tinggi dibanding propinsi lain. Memang ada masalah yang tidak mudah diatasi karena ini lebih terkait dengan kultural ataupun budaya juga kondisi geografis terutama di daerah seperti Gunung Kidul," timpal Agung melalui sambungan telpon.

Langkah Budiman dalam mengerahkan relawannya dianggap Agung sebagai keputusan yang cerdas.

"Memang sudah seharusnya dan ini langkah cerdas seorang Budiman sebagai kepala badan nasional yang menangi kemiskinan tidak bisa diserahkan begitu saja kepada perangkat birokrat dari tingkat daerah hingga desa. Selain terlalu birokratis dan juga banyak pintu yang menimbulkan potensi kebocoran," terang Agung. 

Menurutnya, memang ada pendamping desa tapi mereka lebih mengurusi soal pengelolaan anggaran yang ditujukan kepada perangkat desa, bukan melakukan pemberdayaan kepada rakyat langsung. 

"Dengan adanya relawan yang terstruktur dan berada di luar birokrasi, gerak mereka bisa lebih leluasa dan bahkan cepat. Ini sudah dibuktikan oleh kerja pemberdayaan yang dilakukan lembaga dan aktivis sosial selama ini, hanya saja tidak tercover," imbuhnya. 

"Selain itu, komunitas relawan ini sekaligus bisa menjadi watch dog ataupun pengawas dan kontrol dari kerja aparat. Dengan begitu aparat seharusnya berpikir 2 kali jika ingin bermain-main dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Itu yang kurang lebih dilakukan oleh aktivis sosial menjadi semacam jembatan antara pemerintah dengan masyarakat," tutur Agung. 

Meski begitu, Agung menitipkan pesan agar komunitas relawan senantiasa berhati-hati dan amanah dalam menjalankan program strategis seperti ini. 

"Yang saya khawatirkan jika program ini dijadikan semacam reward saja kepada relawan yang dulu sempat membantu saat kampanye pilpres. Jika komunitas relawan hanya diisi oleh aktivis atau pun petualang politik itu bisa bahaya dan hanya akan menjadi bahan bancaan saja," pesan Agung. 

Ia menyebut, relawan akan bekerja dengan baik ke bawah jika berisi oleh orang-orang yang memang memiliki pengalaman turun ke bawah melakukan pemberdayaan. 

"Bukan untuk kampanye dan mengajak orang memilih ya, melainkan melakukan pemberdayaan. Syaratnya ya dia harus memiliki kemampuan memotivasi dan jika perlu menginspirasi rakyat agar mau bergerak mengentasi kemiskinannya," pungkas Agung. (*)