Siaga Bencana, BPBD Jatim Minta Camat Garda Depan Penggerak Kencana

KETIK, SURABAYA – Upaya memperkuat ketangguhan wilayah dalam menghadapi potensi bencana terus dilakukan BPBD Provinsi Jawa Timur. Melalui kegiatan Asistensi Teknis Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) digelar dua hari 11–12 November 2025.

Kegiatan ini digelar di Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya, BPBD Jatim menghadirkan forum kolaboratif lintas unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa, hingga organisasi relawan.

Kegiatan ini diikuti 51 peserta dari berbagai lembaga strategis, mulai dari BPBD Provinsi Jawa Timur, perwakilan BPBD Kabupaten Malang, Sampang, Pacitan, dan Lumajang, jajaran kecamatan dari empat daerah tersebut, serta unsur relawan seperti SRPB Jawa Timur, FPRB, ULD Provinsi Jatim, hingga program SIAP SIAGA.

Seusai pembukaan foto bersama antara panitia BPBD Jatim dan semua peserta. (Foto : Sutejo, RC/Ketik.com)

Dari unsur SRPB Jawa Timur, hadir dua peserta sesuai Surat Tugas Nomor 94/srpb.jatim/ST/XI/2025, yaitu Sutejo Pengurus SRPB Jatim Bidang Sarpras dan Kebencanaan asal Gresik dan Dwiyanto Pengurus Organisasi Mitra SRPB Jatim asal Sidoarjo.

Kegiatan dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Tangguh, dilanjutkan dengan arahan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Subroto. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh mengabaikan aspek penanggulangan bencana.

“Informasi, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan saat bencana adalah satu rangkaian yang harus dipahami dan dijalankan. Kecamatan harus menjadi pengarah bagi desa-desa untuk mengenali ancaman dan menyiapkan langkah nyata,” tegasnya.

Pada Hari Pertama, peserta mendapatkan Sesi Materi 1 mengenai Profil Kebencanaan Jawa Timur, Program pembentukan Destana, Pembentukan KENCANA dan perangkat pendukungnya.

Materi ini disampaikan oleh narasumber dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan MPBK Kemendagri, dengan pendampingan fasilitator Siap  Siaga. Sesi tersebut dilanjutkan dengan analisis risiko bencana tingkat kecamatan melalui diskusi kelompok dan pemetaan potensi ancaman.

Pada Hari Kedua, peserta memasuki tahap praktik dan penyusunan rencana aksi, sesi diskusi I Testimoni Praktik pembentukan KENCANA di Kabupaten Pasuruan disampaikan BPBD Kabupaten Pasuruan dan Camat Winongan, yang telah lebih dulu menerapkan model kolaborasi lintas pihak.

Sesi Diskusi II Penyusunan Rencana Kolaboratif Kecamatan dipandu fasilitator dan MPBK Kemendagri, fokus pada penetapan langkah nyata serta pembagian peran antar unsur.

Para peserta dari kecamatan menyampaikan pengalaman nyata di wilayahnya, mulai dari ancaman kekeringan, tanah longsor, banjir, hingga krisis cadangan air.

Tantangan utamanya adalah rendahnya porsi penganggaran mitigasi dalam dana desa dan masih kuatnya pola pembangunan yang berfokus pada infrastruktur semata.

Camat Winongan dan Camat Poncokusumo menegaskan bahwa desa sebenarnya memiliki ruang alokasi anggaran yang memungkinkan, namun perlu keberanian dan komitmen untuk memasukkan mitigasi sebagai prioritas.

Di sisi lain, peran relawan seperti SRPB,  FPRB dan ULD dinilai sangat diperlukan untuk pendampingan teknis, pembentukan kader Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, hingga penyusunan prosedur evakuasi berbasis komunitas.

Model penguatan jejaring seperti sambang dulur dan arisan nol rupiah dipandang efektif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tanpa menambah tekanan biaya desa. Pola ini memperkuat gotong-royong, memperluas jaringan respon bencana, dan mempercepat pembentukan Destana di wilayah rawan.

Kegiatan ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) dari masing - masing kecamatan. Seluruh pihak sepakat bahwa ketangguhan daerah tidak hanya dibangun dari atas, tetapi tumbuh dari inisiatif lokal yang diperkuat kolaborasi komunitas, desa, kecamatan, dan relawan. (*)