Shohebus Sulton: Persoalan SDN Batuporo Timur 1 Bukti Pengawasan Disdik Lemah

KETIK, SAMPANG – Anggota DPRD Sampang dari Partai Gerindra, Shohebus Sulton, menilai fungsi pengawasan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang dalam persoalan yang terjadi di SDN Batuporo Timur 1 Lemah.

Persoalan tersebut dinilai berpotensi terjadi pula di sekolah lain, baik yang berada di bawah naungan Disdik maupun Kementerian Agama (Kemenag) Sampang.

Karena itu, Komisi IV DPRD Sampang berencana menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Disdik dan Kemenag Sampang di kantor dewan setempat.

Ia juga menyampaikan sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SDN Batuporo Timur 1 pada 23 Januari 2026. Dalam sidak tersebut, pihak sekolah mengakui bahwa kondisi sekolah yang tidak menjalankan aktivitas belajar mengajar telah disampaikan kepada Disdik sebelumnya.

"Kami tidak serta-merta menyalahkan pihak SDN Batuporo Timur 1. Fakta di lapangan saat sidak memang tidak ada murid yang masuk dan tidak terdapat aktivitas belajar mengajar," katanya.

Lebih lanjut, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya mengaku terkejut setelah mendengar pengakuan pihak sekolah yang menyebutkan bahwa kondisi tersebut telah lama dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Hal itu menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan Disdik Sampang.

"Dari situ kami menilai fungsi pengawasan di Disdik Sampang lemah. Karena itu, Disdik kami panggil untuk hearing," ujarnya.

Shohebus Sulton menambahkan hasil hearing tersebut akan menjadi dasar evaluasi bagi DPRD. Jika ditemukan sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah ketentuan rombongan belajar (rombel) maka akan dilakukan kebijakan regrouping atau penggabungan dengan sekolah terdekat.

"Tujuannya agar kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Sampang tetap terjaga," katanya. Senin, 26 Januari 2026.

Sejak temuan tersebut, pengelolaan SDN Batuporo Timur 1 menjadi sorotan publik. Sejumlah aspek ikut dipertanyakan, mulai dari pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Program Indonesia Pintar (PIP). (*)