Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pemkot Surabaya Ajak Pelaku Usaha Terbuka Wujudkan Peta Masa Depan

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya mengakselerasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui sosialisasi dan pengisian mandiri di Gedung Sawunggaling pada Rabu, 6 Mei 2026.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat basis data ekonomi nasional di tengah perkembangan ekonomi digital dan perubahan pola bisnis yang semakin dinamis, dengan menyasar seluruh pelaku usaha nonpertanian dari skala mikro hingga besar.

Sensus Ekonomi 2026 digelar mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan menjadi pendataan rutin setiap sepuluh tahun sekali. Pendataan kali ini juga mencakup sektor ekonomi digital yang pertumbuhannya semakin pesat di berbagai daerah, termasuk Surabaya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting dalam arah pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

“Kita sedang berada dalam fase transformasi ekonomi yang sangat cepat, mulai dari ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga ekonomi berkelanjutan,” tegas Syamsul.

Ia menjelaskan bahwa data yang dihimpun melalui sensus bukan sekadar angka statistik, melainkan menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan pembangunan ke depan.

“Bagi Surabaya, data adalah dasar menentukan arah pembangunan. Apa yang Bapak/Ibu sampaikan akan sangat menentukan kebijakan ke depan,” ujar dia.

Menurutnya, pengalaman pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah membantu pemerintah memetakan kondisi masyarakat secara detail hingga level rumah tangga. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Kalau ada pengangguran usia produktif, kita bisa arahkan ke peluang kerja yang sesuai. Artinya, data itu menjadi alat intervensi,” jelasnya.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Surabaya berharap dapat memperoleh gambaran ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif sebagai pijakan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

“Dengan data yang kuat, kita tidak hanya merencanakan pembangunan, tetapi juga memastikan masa depan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha.

“Banyak pelaku usaha yang kini beralih ke platform digital dan belum seluruhnya terjangkau dalam pendataan. Ini tantangan yang harus kita jawab,” katanya.

Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan mencakup identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, seluruh data dipastikan aman dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.

“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan,” tegasnya.

Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi, BPS akan menurunkan sekitar 1.900 petugas di Surabaya hingga Agustus 2026. Pendataan ini menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha, mulai dari UMKM hingga usaha besar. Prosesnya tidak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga rumah tangga, guna menangkap aktivitas usaha berbasis rumahan serta sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang.

Arrief menilai, peran Surabaya sangat strategis dalam perekonomian regional. Kota ini menyumbang sekitar seperempat ekonomi Jawa Timur, sehingga validitas data menjadi krusial. 

“Kalau Surabaya bergerak, dampaknya besar terhadap Jawa Timur,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa tanpa partisipasi pelaku usaha, gambaran ekonomi yang dihasilkan tidak akan utuh. 

“Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu, partisipasi menjadi kunci,” pungkasnya. (*)