Sekretaris DPC GMNI Banyuwangi Desak Transparansi Riwayat Pendidikan Seluruh Anggota Legislatif

KETIK, BANYUWANGI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi mendorong keterbukaan informasi mengenai riwayat dan kualifikasi pendidikan seluruh anggota legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap para wakil rakyat yang memperoleh mandat dari masyarakat.

Dorongan tersebut dilatarbelakangi pentingnya memastikan informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota legislatif dapat diakses masyarakat secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. GMNI Banyuwangi menilai rekam jejak pendidikan merupakan informasi yang relevan untuk diketahui publik, terutama karena kualifikasi pendidikan menjadi salah satu persyaratan pencalonan anggota legislatif.

Sekretaris DPC GMNI Banyuwangi, Yohanes Mifta Gadi Gaa, menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan tidak boleh hanya menyasar individu atau kelompok tertentu. Menurutnya, prinsip transparansi harus diterapkan secara adil, objektif, dan setara kepada seluruh anggota legislatif di setiap tingkatan.

"Jangan sampai keterbukaan informasi hanya menjadi perhatian terhadap satu atau dua orang. Seluruh anggota dewan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus memiliki standar transparansi yang sama," ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat berhak mengetahui rekam jejak para wakil rakyat, termasuk latar belakang dan kualifikasi pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan. Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur persyaratan pendidikan bagi calon anggota DPR dan DPRD.

GMNI Banyuwangi juga mendorong penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, serta instansi pendidikan terkait untuk memastikan keabsahan dokumen persyaratan pendidikan anggota legislatif melalui mekanisme verifikasi sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi masalah pada dokumen tersebut, pihak berwenang perlu melakukan penelusuran secara objektif dan profesional.

Lebih lanjut, Yohanes menegaskan bahwa dorongan transparansi ini bukan untuk mencari kesalahan, menyerang, ataupun menghakimi individu tertentu. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral organisasi mahasiswa dalam mengawal demokrasi, memperkuat integritas lembaga negara, serta memastikan setiap pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan pemenuhan persyaratan jabatannya.

"Ini bukan soal mencari kesalahan seseorang, melainkan memastikan bahwa setiap pejabat publik menjalankan amanah rakyat dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Kami mendorong agar transparansi berlaku bagi semua, tanpa diskriminasi dan tanpa tebang pilih," tegas Yohanes.

DPC GMNI Banyuwangi menilai keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat perlu memperoleh ruang untuk mengetahui dan mengawasi rekam jejak wakil rakyat secara bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak privasi serta ketentuan perlindungan data pribadi.

Bagi GMNI Banyuwangi, transparansi bukanlah bentuk penghakiman terhadap individu, melainkan tuntutan atas tanggung jawab publik. Mandat rakyat harus dijalankan dengan integritas, sementara setiap pejabat publik wajib menjunjung prinsip akuntabilitas yang setara di hadapan masyarakat.