KETIK, JAKARTA – Ancaman sanksi sekunder Amerika Serikat (AS) terhadap perusahaan asing yang melayani maskapai Iran berpotensi mengganggu sejumlah layanan penerbangan Iran di luar negeri.
Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai diberlakukan pada Rabu, 23 September 2026.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan perusahaan yang masih memberikan layanan kepada maskapai Iran dapat menghadapi konsekuensi terhadap akses mereka ke sistem keuangan berbasis dolar AS.
"Pada 23 September, semua maskapai Iran akan dihentikan operasinya di seluruh dunia," kata Bessent dalam wawancara dengan CNBC, Senin, 21 September 2026 waktu setempat.
Menurut Bessent, tekanan tersebut akan diarahkan kepada perusahaan yang menyediakan berbagai kebutuhan operasional maskapai Iran.
Baca Juga:
KTT BRICS 2026 Sepakati Deklarasi New Delhi, Prabowo Bicara Suara Global SouthLayanan yang disasar antara lain pengisian bahan bakar, layanan pendaratan dan penjualan tiket.
"Jika mereka mendarat, Anda tidak boleh menyediakan bahan bakar untuk mereka. Anda tidak boleh menyediakan layanan pendaratan, Anda tidak boleh menjual tiket kepada mereka, atau Anda akan dikeluarkan dari sistem dolar," ujar Bessent.
Kebijakan tersebut membuat ancaman terhadap penerbangan Iran tidak hanya berasal dari pembatasan langsung terhadap maskapai, tetapi juga dari kemungkinan perusahaan asing menghentikan layanan yang dibutuhkan ketika pesawat Iran beroperasi di luar negeri.
Dampak potensialnya mencakup layanan pengisian bahan bakar, pendaratan, ground handling hingga penjualan tiket. Perusahaan yang tetap bekerja sama dengan maskapai Iran juga menghadapi risiko terkena sanksi sekunder dari Washington.
Baca Juga:
Presiden Iran di KTT BRICS ke-18: Timur Tengah Tak Butuh AS Jadi “Polisi Kawasan”Tekanan terhadap sektor penerbangan Iran tersebut merupakan bagian dari kampanye sanksi AS yang lebih luas terhadap Teheran. Sebelumnya, Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap maskapai Iran dan sejumlah perusahaan di luar Iran yang dituding mendukung sektor penerbangan negara tersebut.
Selain sektor penerbangan, Bessent mengatakan Washington juga menargetkan pihak-pihak yang membantu Iran menghindari sanksi, termasuk lembaga keuangan.
AS disebut menggunakan kewenangan sanksinya untuk menekan sejumlah sektor yang berkaitan dengan Iran, termasuk sektor maritim, aset kripto dan emas.
Washington juga melakukan pembicaraan dengan sejumlah negara mengenai penerapan sanksi terhadap Iran. China menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian karena memiliki hubungan ekonomi dengan Iran.
Bessent mengatakan pejabat keuangan China, termasuk Gubernur People's Bank of China Pan Gongsheng, telah terlibat dalam pembahasan mengenai kepatuhan terhadap sanksi AS.
Sektor penerbangan Iran sendiri telah lama menghadapi dampak sanksi AS.
Pembatasan tersebut menyulitkan maskapai Iran memperoleh pesawat baru, suku cadang serta layanan perawatan dan pemeliharaan.
Jika perusahaan asing ikut menghentikan layanan kepada maskapai Iran, tekanan terhadap operasional penerbangan negara tersebut berpotensi semakin luas.
Sejumlah negara juga telah mengambil langkah terhadap penerbangan Iran.
Irak dilaporkan akan menghentikan penerbangan maskapai Iran, sedangkan Mahan Air menghentikan layanan ke Turki setelah adanya permintaan dari pemerintah Turki.(*)