Safri Talib: Ali Dano Hasan Tak Layak Pimpin Disparbud-Ekraf Halmahera Selatan

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif (Disparbud-Ekraf) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kembali berada dalam buah bicara parlemen. Ketua Komisi III DPRD Halsel, Safri Talib, mempertanyakan capaian kepemimpinan Ali Dano Hasan yang dinilainya belum melahirkan terobosan berarti bagi penguatan sektor pariwisata maupun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Bagi Safri, persoalannya bukan semata banyak atau sedikitnya program yang dijalankan. Ia menyoroti sejauh mana kebijakan Disparbud-Ekraf mampu meninggalkan jejak ekonomi yang dapat diukur, membuka ruang usaha baru, serta menghubungkan kekayaan budaya daerah dengan perputaran ekonomi masyarakat.

Pariwisata, menurut dia, tidak semestinya tumbuh sebagai kalender kegiatan yang selesai ketika panggung dibongkar. Di tengah tekanan efisiensi anggaran, sektor ini justru harus dikelola sebagai salah satu instrumen ekonomi yang sanggup menggerakkan UMKM, industri kecil, pelaku ekonomi kreatif hingga sumber penerimaan daerah.

Safri juga melihat kekayaan sejarah dan kebudayaan Halmahera Selatan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan pariwisata. Kesultanan, menurutnya, dapat dirangkul lebih jauh untuk membangun agenda budaya yang bukan hanya kuat secara identitas, tetapi juga memiliki daya ungkit ekonomi.

“Belum lagi pendekatan kebudayaan harusnya kepala Disparbud menjadikan Kesultanan sebagai mitra strategis untuk melakukan gebrakan terkait iven lokal seperti festival Marabose dan sejenisnya untuk memberikan dampak pada ekonomi kreatif, UMKM kecil maupun industri usaha kecil,” kata Safri, Sabtu (15/8/2026).

Ia menekankan bahwa orientasi tersebut semakin penting ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas dan setiap sektor dituntut menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Demi menopang pertumbuhan ekonomi rakyat di tengah situasi efisiensi anggaran,” lanjutnya.

Dari titik itu, Safri membawa kritiknya ke wilayah yang lebih mendasar: kualitas kepemimpinan birokrasi. Menurut dia, posisi kepala organisasi perangkat daerah harus dibaca sebagai jabatan dengan target dan tanggung jawab yang dapat dievaluasi, bukan sekadar kursi struktural yang dipertahankan tanpa ukuran kinerja.

Ia pun meminta Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin menjadikan kompetensi, rekam jejak dan hasil kerja sebagai dasar utama dalam menilai pejabat yang memegang posisi strategis.

“Kalau penempatan posisi jabatan eselon II berdasarkan pendekatan meritokrasi yakni kompetensi kinerja dan moralitas. Bupati Halsel harus mengevaluasi kinerja kepala Disparbud. Karena Ali Dano Hasan dianggap tidak layak mengemban amanah tersebut,” ujarnya.

Safri kemudian menegaskan bahwa evaluasi birokrasi, dalam pandangannya, harus berpijak pada ukuran profesional yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Apabila penilaian penempatan jabatan harus didasarkan pada keahlian, kualifikasi, dan hasil kerja nyata,” sambungnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan kepala daerah dalam menentukan pejabat tidak menghilangkan ruang kontrol terhadap performa birokrasi. Hak prerogatif, menurut Safri, tetap perlu berjalan beriringan dengan prinsip meritokrasi agar jabatan publik diberikan kepada aparatur yang mempunyai kemampuan, integritas dan prestasi.

“Meski ada hak prerogatif Bupati, tapi harus menempatkan seseorang pada jabatan atau posisi berdasarkan kemampuan, kompetensi, prestasi, dan integritas, bukan atas dasar kekayaan, latar belakang keluarga, atau hubungan politik,” tandasnya.

Safri menilai ruang birokrasi juga perlu dibuka secara lebih kompetitif agar ASN lain yang memiliki kapasitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan menduduki jabatan berdasarkan kualitas kerja.

“Harus lebih selektif dengan memberikan kesempatan kepada ASN yang lain bahkan paling layak dan terbukti mampu sehingga mereka juga diberi ruang dalam meningkatkan karir birokrasi,” tegasnya.