Riyanda Barmawi Sebut Prabowo Tengah Melakukan Revolusi Kebijakan Sistemik

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan pemimpin melalui pemilihan umum. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, termasuk memastikan setiap anak memperoleh makanan bergizi.

Pandangan tersebut disampaikan Riyanda Barmawi, Staf Khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), saat menjawab pertanyaan salah satu peserta mengenai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam dialog publik bertajuk Menjejaki Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: Menakar Kebijakan Efisiensi, di Andai Cafe, Kecamatan Bacan Selatan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jumat 23 Oktober 2026.

Dialog publik ini digelar Forum Kebangsaan Halmahera Selatan yang melibatkan PERMAHI, One Progress, Politika Institut, Yayasan Garuda Bakti Nusantara, dan Yayasan Garuda Raya Sentosa.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Riyanda menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semata diukur dari pergantian kekuasaan, tetapi sejauh mana keputusan negara memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

"Perwujudan demokrasi itu harus turun sampai kepada piring-piring rakyat. Karena demokrasi bukan sekadar konsepsi pemilu dan agenda elektoral semata," ujar Riyanda.

Ia kemudian menguraikan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berupaya mengubah pendekatan pembangunan dengan membawa berbagai program nasional menjangkau masyarakat hingga wilayah paling kecil.

"Apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini adalah mencoba menginjeksi seluruh produk kebijakan negara sampai kepada desa-desa, sampai kepada dusun-dusun," katanya.

Dalam jawabannya, Riyanda juga mengakui pelaksanaan sejumlah program pemerintah belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Masih terdapat persoalan yang membutuhkan pembenahan, terutama dalam penerapan kebijakan berskala nasional. Namun, ia meminta masyarakat melihat proses tersebut secara menyeluruh, mengingat perubahan besar membutuhkan penyesuaian dan waktu.

"Hari ini memang kita merasakan ada yang belum tuntas, ada yang belum beres, ada yang terbengkalai. Itulah kebijakan. Tidak bisa sesempurna itu. Kita butuh waktu, kita butuh kesempatan," ujarnya.

Riyanda bahkan menilai pemerintahan Prabowo tengah menjalankan perubahan yang menyentuh berbagai aspek penyelenggaraan negara, termasuk tata kelola pemerintahan daerah.

"Dia mencoba melakukan revolusi kebijakan yang sangat sistemik. Bukan satu kebijakan atau dua kebijakan, dia mengubah unsur fundamental yang ada di dalam pemerintahan daerah," katanya.

Masih dalam penjelasannya kepada peserta dialog, Riyanda menguraikan alasan keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan MBG. Menurutnya, sejak awal terdapat pertimbangan agar sekolah tidak dibebani urusan penyediaan makanan.

Tenaga pendidik, kata dia, harus tetap berkonsentrasi pada kegiatan belajar mengajar, sementara kebutuhan konsumsi peserta didik ditangani pengelola tersendiri.

"Waktu itu yang dipikirkan kantin sekolah. Tapi kantin sekolah dengan adanya pihak ketiga sama saja, bukan sekolah yang mengelola. Pada akhirnya yang diberikan ruang dan kewenangan itu adalah pihak ketiga," ujarnya.

Riyanda juga mengungkapkan bahwa pembangunan dapur MBG pada tahap awal tidak langsung menarik minat banyak pihak.

Kondisi tersebut, menurutnya, turut terjadi di Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Halmahera Tengah. Ia menyebut keraguan calon mitra ketika itu berkaitan dengan kebutuhan modal, kepastian pengembalian investasi, serta risiko perubahan aturan.

"Silakan dicek dapur-dapur pertama di Halmahera Selatan maupun Halmahera Utara dan Halmahera Tengah. Semua dapur itu justru diawali ketika tidak ada yang mau bangun. Tidak ada yang percaya pada program Pak Presiden ini sejak awal," katanya.

Menjawab persoalan mengenai keuntungan dan tanggung jawab pengelola, Riyanda menegaskan bahwa pihak ketiga juga menghadapi risiko keuangan yang tidak kecil.

Sebagian mitra, menurutnya, bahkan menggunakan aset pribadi sebagai jaminan pembiayaan.

"Jangan dipikir hari ini pihak ketiga yang mengelola semua tidak menanggung risiko. Semua taruh sertifikat di bank untuk menyukseskan program Pak Prabowo," ujarnya.

Di akhir penjelasannya, Riyanda mengingatkan bahwa keberhasilan berbagai agenda pemerintahan membutuhkan waktu dan dukungan masyarakat. Ia berharap program yang sedang dijalankan dapat terus diperbaiki agar manfaatnya semakin luas.

"Apakah Prabowo dalam satu periode ini bisa menuntaskan segala program yang ada? Kita doakan dan kita ikhtiarkan bersama. Karena situasi hari ini bukan situasi yang gampang," katanya.