Rencana Hutang Rp5,6 Triliun, Kepala Bappedalitbang Surabaya Beberkan Program Prioritas

KETIK, SURABAYA – Pemkot Surabaya berencana mengajukan hutang sebesar Rp5,6 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan lima tahun ke depan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, hutang yang akan dilakukan Pemkot saat ini sedang proses koordinasi dengan tiga kementerian.

"Ya kami kan sedang berkoordinasi dengan tiga kementerian ya, Kemenkeu, kemudian Bappenas, dan Kemendagri," terangnya pada Senin 26 Januari 2025.

Konsultasi ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen, termasuk Feasibility Study (FS).

“Kita terus berkoordinasi agar semua dokumen perencanaan lengkap. Harapannya, saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mulai dibahas di DPRD antara Juni hingga Agustus," kata Irvan.

"Kita bisa mengajukan alternatif pembiayaan. Ini penting untuk mempercepat program Presiden terkait Asta Cita dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” tegasnya.

Untuk tujuan hutang tersebut, Irvan menyebut beberapa yang menjadi prioritas untuk mendukung kemajuan Kota Surabaya.

"Infrastruktur di sini adalah bagaimana koneksitas antar kota seperti dengan Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, dan sebagainya. Sehingga prioritas, kalaupun butuh anggaran alternatif pembiayaan itu, itu kita gunakan full untuk infrastruktur," paparnya.

Nantinya pencarian hutang tersebut, Irvan menyebut akan dilakukan secara bertahap, nantinya pencairan yang banyak dilakukan di tahun 2026.

"Karena kita hanya punya waktu 3-4 bulan kan di akhir tahun, jadi itu mungkin tidak banyak, tapi 2026 yang akan banyak," jelasnya.

"Tahun ini antara Rp 400 sampai Rp 900 miliar ya, tergantung PAD kita juga kan. Sebenarnya PAD kita kalau mencukupi pembayaran. Ini kan tergantung juga dengan PAD. Tapi 2026 itu memang kita fokus termasuk pembangunan jalan-jalan ya," ucap Irvan.

Mengenai sumber pembiayaan, Irvan menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian apakah dana tersebut berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau dari bank umum.

“Bisa dari SMI, bisa juga dari bank. Kita memilih mana yang menawarkan bunga terendah. Saat ini, kami sudah mengundang enam bank umum besar, termasuk SMI,” tegasnya. (*)