Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Perum Bulog, Ini Kata Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan

KETIK, SITUBONDO – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), HM Nasim Khan ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog mengatakan, jika berbicara sejarah berdirinya Bulog ini untuk penyeimbang harga gabah atau beras.

“Berdirinya Bulog tidak lepas dari peran KHR As’ad Syamsul Arifin, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Banyuputih, Situbondo yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Soeharto. Kemudian, pada tahun 1967 Bulog di dirikan oleh Ahmad Tirto Sudiro, ini sejarahnya,” jelas HM Nasim Khan.

Lebih lanjut, HM Nasim Khan mengatakan, pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah atau Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dinilai belum berjalan secara optimal. “Untuk itu, saya meminta Perum Bulog untuk segera mengoptimalkan penyerapan gabah petani,” pinta Nasim Khan.

Untuk mewujudkan swasembada pangan yang menjadi amanah Presiden Prabowo, sambung Nasim Khan, jika upaya penyerapan gabah petani masih belum maksimal, maka minta Perum Bulog lebih aktif dan responsif agar penyerapan gabah tepat sasaran.

Dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihan Jawa Timur III, yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo, kata Nasim Khan, pihaknya menerima banyak keluhan dari petani soal harga gabah yang dibeli di bawah Rp6.500 per kilogram. Padahal, Presiden telah menginstruksikan agar seluruh pihak membeli gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Instruksi ini belum dijalankan secara optimal karena masih banyak daerah yang membeli gabah di bawah HPP. Ini harus menjadi perhatian serius Perum Bulog agar pelaksanaannya merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Nasim Khan, Kamis 8 Mei 2025.

Tak hanya itu yang disampaikan Nasim Khan, namun politikus asal Kabupaten Situbondo ini juga menyoroti minimnya keberadaan kantor Bulog di daerah. Ia menilai keberadaan kantor Bulog di setiap kabupaten akan menunjang keberhasilan penyerapan gabah.

“Di Kabupaten Situbondo tidak ada kantor Bulog, padahal luas lahan pertanian di Situbondo lebih luas jika dibanding dengan Bondowoso yang memiliki kantor Bulog. Jika ada kantor di setiap kabupaten, penyerapan pasti lebih maksimal. Untuk keberadaan gudang, saya harap ada sinergi antara Bulog dan Pemkab,” tegasnya.

Nasim Khan juga meminta agar Bulog gencar melakukan sosialisasi kepada petani terkait mekanisme penyerapan gabah. Menurutnya, sosialisasi yang masif akan meningkatkan partisipasi petani dalam menjual gabah ke Bulog.

Namun demikian, Nasim Khan mengapresiasi peningkatan penyerapan gabah oleh Bulog pada tahun ini. Berdasarkan data Perum Bulog, penyerapan gabah tahun 2025 mencapai 1.682.909 ton, meningkat tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 259.976 ton.

“Kami apresiasi peningkatan ini, tapi kami juga mendorong Bulog untuk terus meningkatkan kinerjanya agar target swasembada pangan bisa segera tercapai sesuai arahan Presiden Prabowo. Langkah Bulog yang menggandeng Babinsa dalam mempercepat penyerapan gabah di wilayah Jawa Timur sangat baik. Namun, saya berharap upaya ini diperluas dengan melibatkan lebih banyak pihak,” harap Nasim Khan.

Perum Bulog, imbuh Nasim Khan, harus segera bertindak cepat dan menggandeng berbagai elemen agar target penyerapan gabah petani bisa tercapai. “Apabila seluruh pihak bersatu, saya yakin target ini dapat tercapai dan komitmen untuk menghentikan impor beras bisa diwujudkan tahun ini,” pungkas Nasim Khan. (*)