KETIK, SERANG – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Provinsi Banten menjadi momentum bagi Gubernur Banten Andra Soni untuk menegaskan posisi zakat dalam pembangunan daerah.

Andra menekankan, zakat bukan pengganti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan pelengkap pembangunan yang strategis untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Zakat bukan pengganti APBD, melainkan pelengkap pembangunan. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, kolaborasi melalui optimalisasi zakat menjadi semakin penting," ujar Andra saat membuka Rakorda BAZNAS Provinsi Banten di Le Dian Hotel, Kota Serang, Selasa 17 November 2026.

Dalam acara tersebut hadir Ketua BAZNAS Republik Indonesia Sodik Mudjahid, Ketua BAZNAS Banten Wawan Wahyudin, serta jajaran pengurus BAZNAS kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Rakorda yang berlangsung pada 17-18 November 2026 ini mengusung tema "Konsolidasi Zakat yang Produktif dan Berdampak".

Baca Juga:
Gubernur Banten Tolak Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Andra mengajak BAZNAS Banten untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu wujud pembagian peran itu terlihat dalam Program Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, pada tahun ajaran 2025/2026 program tersebut menjangkau 801 sekolah dengan 60.705 siswa penerima manfaat.

Pada tahun ajaran 2026/2027, program berlanjut menyasar 782 sekolah swasta dengan 59.697 siswa.

Baca Juga:
Andra Soni Ungkap 3 Alasan Gerindra Banten Dukung Dasco Jadi Wapres

Tahun ini, Pemprov Banten juga memperluas manfaat kepada sekitar 10.000 siswa Madrasah Aliyah (MA). Secara keseluruhan, sekitar 120.000 siswa telah terakomodasi dalam program pembiayaan pendidikan tersebut.

Dengan pembagian peran yang jelas, Andra berharap BAZNAS dapat menyalurkan bantuan pada kebutuhan pendidikan lain yang belum tertangani pemerintah, sehingga program tidak tumpang tindih pada sasaran yang sama.

"Jadi, yang tadinya BAZNAS membantu biaya sekolah, sekarang sudah ditanggung pemerintah. BAZNAS dapat membantu kebutuhan lain, mungkin untuk bukunya atau seragam sekolahnya," kata Andra.

Selain pendidikan menengah, Pemprov Banten juga menjalankan program bantuan pendidikan tinggi melalui skema Satu Desa Satu Sarjana atau Sarjana Pemberdayaan.

Program ini membiayai kuliah hingga empat tahun bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Kolaborasi serupa antara pemerintah dan BAZNAS diharapkan juga menyentuh sektor pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid mengapresiasi pelaksanaan Rakorda BAZNAS Banten.

Ia mendorong optimalisasi penghimpunan zakat dan integrasi program BAZNAS dengan pemerintah daerah.

"Serta perlunya penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat desa," ujar Sodik.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Banten Wawan Wahyudin menegaskan, melalui Rakorda ini BAZNAS berkomitmen memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan tata kelola zakat, dan memperluas kemitraan strategis.

Wawan menambahkan, BAZNAS Banten selama ini aktif menjalankan program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, termasuk inisiatif Satu Keluarga Satu Sarjana, serta dakwah dan pemberdayaan ekonomi.

"Melalui penguatan kolaborasi ini, pengelolaan zakat diharapkan semakin terarah dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Banten," pungkas Wawan. (*)