Putus Rantai Kapitalisme, Pemkot Surabaya Evaluasi Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memutuskan melakukan evaluasi penerima beasiswa Pemuda Tangguh dan sekaligus memutus rantai kapitalisme.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Heri Purwadi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemkot Surabaya, pihaknya menemukan ketidaktepatan sasaran dimana sekitar 70 persen penerima manfaat beasiswa Pemuda Tangguh bukan berasal dari keluarga miskin dan pra-miskin.

"Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi) berpesan bahwa bantuan perkuliahan atau pendidikan tidak boleh kapitalis," katanya dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 23 Januari 2026.

Ia menjelaskan, beasiswa Pemuda Tangguh ini menyangkut kebutuhan mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin, menjadi tanggungjawab Pemkot Surabaya.

Lebih lanjut Heri Purwadi mengatakan, sebagian besar penerima bantuan justru berasal dari jalur mandiri. Menurutnya, jalur ini merupakan jalur yang umum diikuti keluarga mampu karena ada kewajiban membayar uang gedung.

"Yang dapat bantuan banyak dari jalur mandiri yang mana jalur ini banyak orang mampu dan ada uang gedungnya," katanya.

Heri menjelaskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengecekan langsung setelah menerima laporan dari warga. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa banyak penerima bantuan berasal dari jalur mandiri dengan kemampuan ekonomi tinggi.

"Ternyata memang benar yang banyak mendapatkan bantuan dari jalur mandiri, yang mana di sana ada uang gedung, berarti dia keluarga mampu dan setelah dicek gaji yang dimasukkan banyak yang di atas Rp 15 sampai 20 juta per bulan," ungkap Heri.

Setelah melihat di lapangan, menurutnya kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan utama program beasiswa Pemuda Tangguh yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan pra-miskin.

Sedangkan jalur mandiri dengan beban uang gedung dinilai menjadi indikator kuat kemampuan ekonomi keluarga. 

"Pak Wali 'ngamuk' nek bantuan gak tepat sasaran (Pak Wali marah betul ketika bantuan tidak tepat sasaran,)," tegasnya.

Heri menyebut bahwa temuan ini memicu sikap tegas Wali Kota Eri Cahyadi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerima bantuan pendidikan tahun 2026. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan tidak boleh dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu secara ekonomi.

"Pak Wali tidak mau bantuan itu hanya dinikmati segelintir orang yang seharusnya bisa untuk banyak orang karena ini kapitalis. Maka untuk orang yang mampu, akan dihentikan, diutamakan untuk yang masuk keluarga sejahtera," tegasnya.

Heri menegaskan bahwa langkah evaluasi ini sejalan dengan amanat konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 

"Karena itu prioritas pemberian bantuan biaya perkuliahan diberikan kepada warga Kota Surabaya untuk yang miskin dan pra-miskin," ujarnya.

Meski demikian, Heri memastikan bahwa Pemkot Surabaya berkomitmen tetap memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin. 

Bantuan tersebut meliputi pembebasan uang gedung serta pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikoordinasikan bersama masing-masing perguruan tinggi.

"Gawe keluarga miskin barek pra-miskin, tetap entuk bantuan gratis uang gedung barek UKT seng diselesekno pemkot karo masing-masing kampus (Buat keluarga miskin dan pra-miskin tetap dapat bantuan gratis uang gedung dan UKT yang diselesaikan oleh pemkot dengan masing-masing kampus)," imbuhnya. (*)