Publik Masih Prihatin, 2 Waka DPRD Kabupaten Malang Diduga Perjalanan Dinas Luar Daerah

KETIK, MALANG – Dua Wakil Ketua (Waka) DPRD Kabupaten Malang diduga melakukan kondisi perjalan dinas ke luar daerah secara diam-diam. Hal ini dilakukan di tengah situasi publik masih prihatin dan berduka akibat penuh tekanan sosial yang ada.

Menurut Informasi yang diterima dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Malang yang tak mau disebut namanya, 2 Wakil Ketua DPRD melakukan perjalan dinas adalah H. Kholiq dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Alayk Mubaroq dari Partai Gerindra.

"Katanya ke Jakarta," ucap singkat beberapa anggota DPRD Kabupaten Malang yang namanya tak mau disebutkan kepada Ketik, Senin, 1 September 2025.

Dikatakannya, sebelumnya memang ada kesepakatan seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang agar menunda melakukan perjalanan dinas. Hal ini demi menjaga perasaan masyarakat.

"Kesepakatan itu seharusnya menjadi simbol solidaritas wakil rakyat," ucapnya. Menurutnya, hal itu tentunya bisa melukai hati masyarakat dan mencoreng lembaga DPRD Kabupaten Malang.

Terlebih ada desa-desus perjalan dinas keluar daerah tersebut difasilitasi Sekwan, termasuk menyertakan tenaga pendampingan dari Setwan. Dihubungi oleh Ketik, Sekwan DPRD Kabupaten Malang Bagus Sulistiawan tidak membalas pertanyaan Ketik hingga berita ini ditulis.

Begitupula dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Ir H Kholiq juga belum membalas pesan ketika dikonfirmasi mengenai hal itu. Pesan yang dikirimkan ke Kholiq hanya centang biru alias sudah dibaca namun tidak dibalas.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi ketika mendengar informasi tersebut langsung bertindak. Ia segera melakukan pengecekan terkait kebenaran kabar itu.

"Sampai saat ini belum mendapatkan laporan. Saya akan langsung berkoordinasi dengan kesekretariatan apakah ada yang berkegiatan di luar atau tidak," ucapnya.

Tapi, pada dasarnya ia mengetahui ada instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembatasan atau penundaan kunjungan ke luar daerah bagi kepala daerah maupun pejabat. Termasuk pimpinan dan anggota DRPD mengikuti hal itu.

"Kita mematuhi Imbauan dari Presiden. Kita akan melakukan evaluasi kegiatan. Besok kita baru rapat Badan Musyawarah untuk kegiatan DPRD. Jadi kita akan awasi sesuai instruksi Presiden maupun Menteri Dalam Negeri," tegasnya. (*)